Sensasi dari Para Wakil Rakyat

Jakarta - Sensasional!. Begitulah ulah para wakil rakyat di gedung parlemen belakangan ini. Sebelumnya sibuk meminta kenaikan gaji, kini malah nyaris adu jotos antar sesama.Drama memalukan itu sukses dipertontonkan para anggota DPR saat sidang paripurna yang membahas masalah kenaikan harga BBM digelar, Selasa (16/3/2004). Peristiwa tersebut dipicu oleh kekecewaan anggota DPR, khususnya dari FPDIP, terhadap Agung Laksono selaku pimpinan sidang.Masalah kenaikan harga BBM ini memang sudah membuat panas gedung parlemen sejak digelarnya rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR, Senin (14/3/2004). FPDI sejak awal meminta agar rapat tersebut dilakukan secara terbuka. Namun kenyataannya, rapat konsultasi itu berlangsung tertutup.Agung Laksono, yang juga Ketua DPR mengatakan, keputusan tersebut diambil sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Agung, semua rapat konsultasi baik itu internal DPR atau dengan pihak lain, bersifat tertutup. Hasil rapat konsultasi itu sendiri selanjutnya dibawa ke rapat Paripurna DPR.Kericuhan dalam Rapat Paripurna DPR terjadi ketika hendak dilakukan voting. Saat itu sejumlah anggota Dewan dari FPDIP, antara lain Aria Bima dan Mangara Siahaan, mendatangi meja pimpinan sidang. Mereka memprotes Agung Laksono yang terkesan tidak netral karena terlalu cepat mengetuk palu sidang mengesahkan materi voting hasil rapat konsultasi pimpinan Dewan dan pimpinan fraksi. Bagi mereka materi voting tersebut merupakan upaya mengulur-ulur waktu.Materi voting yang diumumkan Agung terdiri dari dua opsi. Pertama, menyerahkan pembahasan lanjutan tentang kenaikan harga BBM kepada alat kelengkapan Dewan (Komisi VII, Komisi XI, dan Panitia Anggaran) secepatnya, sesuai dengan kesepakatan pertemuan konsultasi tanggal 10 Maret 2005. Kedua, rapat paripurna mengambil sikap menolak atau menerima sehubungan dengan kenaikan harga BBM.Begitu Agung mengetuk palu sidang, meminta voting segera dilakukan, anggota F-PDIP yang sejak semula menginginkan agar rapat paripurna segera mengambil sikap, menerima atau menolak kenaikan harga BBM, berdiri. Effendi MS Simbolon (DKI Jakarta I) yang duduk di meja tengah bahkan sambil berdiri menuding-nuding Agung. Mangara, yang duduk di bangku sayap kiri belakang, segera maju ke meja rapat, diikuti Aria Bima dan lainnya.Kericuhan semakin tak terelakkan setelah anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) juga naik ke podium melindungi Agung. Dalam kejadian itu Mangara sempat jatuh tersungkur karena didorong, sedangkan Effendi sempat terjungkal ke belakang podium karena ditarik dari belakang oleh anggota Dewan dari F-PG.Perang mulut yang diakhiri dengan peristiwa nyaris adu tinju bukan baru kali ini saja terjadi di gedung DPR. Kekisruhan di gedung DPR pertama kali terjadi saat berlangsungnya Sidang Tahunan MPR 2001. Penyebabnya memang bukan masalah kepemimpinan sidang yang dinilai tidak netral. Peristiwa itu diawali faktor teknis, yakni rusaknya alat pengeras suara di hadapan sejumlah anggota MPR dari utusan daerah.Saat itu, belasan anggota MPR dari utusan daerah juga maju meja pimpinan Sidang Paripurna I ST MPR. Dengan berteriak-teriak, mereka mendesak agar pembentukan Fraksi Utusan Daerah (FUD) disahkan saat itu juga. Anggota MPR dari PDI-P Marah Simon, berusaha menenangkan suasana. Tetapi, dia malah didorong oleh salah seorang anggota MPR dari utusan daerah.Tidak hanya sampai di situ, tiba-tiba dari arah samping kiri, seorang anggota MPR memukul Simon. Buntutnya, sidang yang juga ditayangkan langsung oleh jaringan televisi dan media elektronik lainnya di Indonesia itu rusuh. Peristiwa itu bahkan membuat Akbar Tandjung (ketua DPR saat itu) turun tangan melerai.Tindakan memalukan kembali dilakukan saat berlangsungnya sidang Parpurna DPR awal November 2004 silam dengan agenda pengumuman nama-nama anggota komisi, anggota badan-badan kelengkapan DPR seperti Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi, dan Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP). Sidang tersebut juga dipimpin oleh Agung Laksono.Bahkan atas peristiwa ini, mantan Presiden RI Abdurahman Wahid yang pernah menyebut DPR seperti Taman Kanak-kanak (TK), menggelontor sindiran baru. Menurut Gus Dur, begitu dia biasa dipanggil, DPR bukan TK lagi tapi sudah turun kelasnya menjadi play group. Sungguh memalukan. (djo/)