"Kalau kita bicara tetang kepegawaian nasional, dalam bahasa Inggris public servant. Artinya pelayan masyarakat. Tentu suatu pekerjaan yang mulia, yang baik, melayani masyarakat. Apa yang kita harapkan? Tentu punya skill dan menghasilkan produk yang baik. Itulah yang kita harapkan dari seluruh PNS atau ASN kita," ujar JK memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Hotel Bidakara, Pancoran, Jaksel, Kamis (26/5/2016).
JK mengatakan saat ini terjadi perubahan pola kerja di lingkungan PNS. Perubahan ini terjadi karena sistem otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi kepala daerah membuat kebijakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dulu semua instruksi terpusat, sekarang dibutuhkan inovasi-inovasi dan kebijakan daerah yang baik," ujarnya.
Menurut JK, inovasi harus dilakukan untuk percepatan pembangunan daerah. "Daerah harus lebih inovatif. Kalau dulu anggaran membuat sekolah, jalan, semua ditentukan oleh Bappenas sekarang ditentukan oleh daerah sendiri," tutur JK.
Inovasi dalam layanan publik juga bisa dilakukan dengan menerapkan teknologi. Perkembangan teknologi disebut JK bisa membantu layanan cepat dan terpadu bagi masyarakat.
"Teknologi hampir mengubah segala-galaya. Cara kita berpemerintah, kalau dulu isi formulir, menghadap dan sebagainya, sekarang mulai dilaksanakan e-goverment, mulai smart city, mulai layanan online. Semua itu mempercepat layanan kepada masyarakat," imbuhnya.
Dengan meningkatnya kinerja PNS diharapkan dapat mendorong perkembangan daerah. Dampaknya tentu juga bagi masyarakat.
"Suatu efektivitas pemerintahan berdasarkan kerjasama yang baik dan aparat pemerintah yang mempunyai kemampuan yang baik yang dapat melayani masyarakatnya, ekonomi berkembang, pendapatan berkembang, orang bekerja, sehingga kembali kesejahteraan masyarakat dan sekaligus kesejahteraan ASN kita perbaiki. hanya itu cara menggerakkan bangsa ini ke arah yang baik itu," kata JK.
(fdn/aan)











































