FPDIP Pastikan Pilih Opsi Menolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Lima opsi akan ditawarkan dalam rapat paripurna DPR soal BBM Senin 21 Maret 2005. FPDIP memastikan memilih opsi menolak kenaikan harga BBM."Sikap FPDIP tetap menolak," tegas Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo saat dicegat wartawan pukul 23.35 WIB, usai rapat konsultasi di ruang Pansus A lantai 3 Nusantara II Gedung DPR/MPR jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Minggu (20/3/2005).Penegasan singkat Tjahjo itu merupakan sikap yang sama saat FPDIP membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna pada Selasa malam 15 Maret 2005.Lima opsi akan diputuskan dalam rapat paripurna untuk diputuskan sebagai satu sikap dewan mengenai kebijakan pemerintah menaikkan BBM melalui Peraturan Presiden 22/2005 tentang Pencabutan Subsidi BBM.Pertama, DPR menyerahkan pembahasan kenaikan harga BBM pada alat-alat kelengkapan DPR yaitu Komisi VII, XI, dan Panitian Anggaran. Kedua, DPR menolak kenaikan harga BBM. Ketiga, DPR memahami kenaikan harga BBM.Keempat, DPR menolak Peraturan Presiden 22/2005 tentang Pencabutan Subsidi BBM dan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membahas ulang melalui alat-alat kelengkapan DPR. Kelima, DPR berpendapat agar pemerintah meninjau ulang kenaikan harga BBM melalui pembahasan APBN Perubahan 2005.Mekanisme pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara voting secara terbuka dalam satu putaran. Pemungutan suara dilakukan berdasarkan fraksi, dimulai dari fraksi terbesar. Suara terbanyak dari kelima opsi tersebut langsung menjadi sikap DPR. (sss/)