5 Opsi Dibawa ke Paripurna BBM, Ada Menolak & Memahami

Jakarta - Rapat konsultasi pimpinan dewan dan pimpinan fraksi menyepakati 5 opsi untuk dibawa dalam rapat paripurna DPR Senin 21 Maret 2005, dan mekanisme voting terbuka satu putaran."Ada dua kesepakatan yang akan dibawa ke paripurna besok untuk diputuskan oleh masing-masing anggota, yakni mengenai substansi dan mekanisme pengambilan keputusan," kata Ketua DPR Agung Laksono.Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers pukul 23.45 WIB, usai rapat konsultasi di ruang Pansus A lantai 3 Nusantara II Gedung DPR/MPR jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Minggu (20/3/2005).Dituturkan Agung, mengenai substansi ada 5 opsi untuk diputuskan sebagai satu sikap dewan. Pertama, DPR menyerahkan pembahasan kenaikan harga BBM pada alat-alat kelengkapan DPR yaitu Komisi VII, XI, dan Panitian Anggaran.Kedua, DPR menolak kenaikan harga BBM. Ketiga, DPR memahami kenaikan harga BBM. Keempat, DPR menolak Peraturan Presiden 22/2005 tentang Pencabutan Subsidi BBM dan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membahas ulang melalui alat-alat kelengkapan DPR.Kelima, DPR berpendapat agar pemerintah meninjau ulang kenaikan harga BBM melalui pembahasan APBN Perubahan 2005."Mengenai mekanisme pengambilan keputusan disepakati dengan cara voting. Voting akan dilakukan secara terbuka dalam satu putaran. Pemungutan suara dilakukan berdasarkan fraksi, dimulai dari fraksi terbesar. Suara terbanyak dari kelima opsi tersebut langsung menjadi sikap DPR," urai Agung.Pimpinan DPR, lanjut dia, mengharapkan agar pimpinan fraksi menyosialisasikan kesepakatan tersebut kepada anggota fraksinya, sehingga tidak terjadi perdebatan dalam paripurna.FKB tidak menghadiri rapat konsultasi, apakah besok wajib hadir? "Semua bisa hadir selama mereka anggota dewan. Yang jelas voting ini satu putaran dan suara terbanyak menjadi sikap DPR," tukas Agung. (sss/)