Saat Munaslub, Novanto memang sudah mengumumkan Nurdin Halid sebagai Ketua Harian, Idrus Marham selaku Sekjen, dan Robert Joppy Kardinal dijadikan Bendum. Hanya saja, tiga posisi itu bukanlah keputusan Munaslub sehingga bisa berubah.
"Ketua harian, sekjen, dan bendum bukan produk munas, harus produk formatur. Formatur kan belum (selesai). Tidak boleh seolah-olah sudah terpilih ketua harian, sekjen, dan bendum," kata politikus Golkar, Ahmadi Noor Supit saat dihubungi, Selasa (24/5/2016).
Supit menuturkan bahwa yang disahkan di Munaslub hanyalah Novanto sebagai ketum dan Aburizal Bakrie selaku Ketua Dewan Pembina. Di luar itu, posisi masih bisa berubah.
"Iya bisa berganti," ujar tim pemenangan caketum Ade Komarudin ini.
Sebagai salah satu tokoh sentral di Golkar, Nurdin Halid memang pernah menuai penolakan yaitu ketika dia ditunjuk sebagai ketua SC Munaslub. Kini, penolakan itu ternyata masih terlihat ketika Nurdin diberi jabatan ketua harian.
"Nampaknya selama ini memang begitu (ada penolakan)," ucap Supit.
Oleh sebab itu, Supit meminta formatur kepengurusan Golkar untuk bisa berhati-hati dalam memilih kader di tiap jabatan. Kader tersebut harus bisa meraih kepercayaan publik agar citra Golkar terpulihkan.
"Itu kita serahkan ke formatur untuk bisa melihat dengan arif dan bijak. Trust juga dibutuhkan karena harapan kita, kita perlu melihat Golkar lebih baik. Itu akan terlihat di susunan kepengurusan," papar Supit.
Bila akhirnya formatur memilih Nurdin Halid sebagai Ketua Harian, Supit menegaskan bahwa keputusan itu tentunya harus diterima seluruh aspek di Golkar. Semua kembali ke formatur tentang bagaimana hati-hari memilih pengurus.
"Yang penting mereka yang masuk di kepengurusan harus punya kapasitas yang cukup untuk menggerakkan partai dan punya trust. Memilih personalia harus hati hati," tutupnya. (imk/tor)
