Pro Kontra Penumpang Apabila APTB 'Punah' dan Diganti TransJakarta

Jakarta - Terancamnya bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus TransJakarta (APTB) tidak dapat beroperasi lagi alias secara resmi dihentikan per tanggal 1 Juni 2016 tidak hanya mendapat respons dari sopir dan kondektur, tapi juga para penumpang. Izin APTB yang dicabut dan akan diganti dengan layanan TransJakarta menuai tanggapan positif maupun penolakan.

"APTB banyak yang ugal-ugalan dan memang suka enggak mau nerima penumpang di koridor busway, kan enggak benar jadi mending sekalian semua pakai TransJakarta sajalah biar nyaman," ujar Raino (49) penumpang APTB jurusan Bekasi-Bundaran HI yang bekerja di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (24/05/2016).

Raino yang memang sehari-hari menggunakan jasa APTB mengaku sudah beralih menggunakan TransJakarta sejak bus tersebut masuk rute Bekasi. Hanya apabila armada TransJakarta rute Bekasi tidak kunjung muncul maka Raino mengambil alternatif dengan kembali menggunakan APTB.

Lain halnya dengan Raino, penumpang APTB lain Sekar (27) justru tidak setuju apabila APTB hilang dari peredaran. APTB dinilai tetap bermanfaat dan menjadi prioritas dibanding bus konvensional.

"TransJakarta itu belum banyak, dan rute-nya kan terbatas jadi jangan dihapuskan lah, lagipula nanti kalau APTB dihapus terus TransJakarta tiap hari penuh eh penumpang protes protes lagi, kan sama aja bohong," kata Sekar yang bekerja di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Sekar menambahkan bahwa dengan adanya APTB semakin banyak pilihan angkutan khususnya bagi warga Bekasi yang bekerja di Jakarta, dan apabila APTB dipunahkan nantinya TransJakarta menjadi satu-satunya angkutan bagi penumpang dengan akses di rute-rute busway.

Dishubtrans DKI Jakarta sendiri telah memberikan tiga opsi kepada operator APTB. Pertama, pihak APTB dapat mengurus izin baru ke Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan sebagai angkutan perkotaan yang melampaui satu provinsi.

Kedua, APTB bisa bergabung dengan layanan TransJakarta dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur penetapan skema rupiah per kilometer (Rp/Km) pada sistem e-katalog LKPP.

Ketiga, sebagai jenis angkutan lainnya dengan mengurus perizinannya terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan atau perundangan. (dhn/dhn)