Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan, Ketua MPR: Kita Perlu Haluan Negara

Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri konvensi nasional Indonesia berkemajuan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Zulkifli menekankan pentingnya haluan engara.

Dalam sambutannya, Zulkifli mengatakan setelah 18 tahun reformasi banyak keberhasilan yang sudah dicapai seperti otonomi daerah dan demokrasi langsung. Meski demikian ada yang mengakui bahwa reformasi yang berjalan sudah kebablasan dan tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Untuk itu ada yang menginginkan kita kembali ke UUD Tahun 1945.

"Saat ini terjadi banyak kesenjangan antara kaya dan miskin, jawa dan luar jawa. Yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa sangat memprihatinkan bahkan ada penduduk di luar Jawa tidak memiliki jamban. Tantangan kita adalah soal kesenjangan antara kaya dan miskin dan Jawa-luar Jawa," kata Zulkifli dalam siaran pers MPR RI, Senin, (23/5/2016).

Lebih lanjut dikatakan bahwa bangsa ini mengalami distorsi dalam demokrasi di mana kedaulatan yang seharusnya di tangan rakyat menjadi mahal untuk ikut dalam pesta demokrasi diperlukan biaya yang tinggi sehingga memerlukan sponsor. Sponsorlah yang akhirnya menentukan arah demokrasi.

"Dari aspirasi yang masuk ke MPR, ada yang menginginkan kita perlunya haluan negara. Haluan negara yang diinginkan adalah haluan yang komprehensif dan mampu menjangkau pembangunan hingga 50 tahun ke depan," katanya.

"Kita sudah melakukan rapat-rapat dan seluruh fraksi di MPR sepakat untuk melakukan tahapan untuk merealiasikan keinginan untuk mewujudkan adanya haluan negara. Saya harap dari konvensi ini juga mendapatkan banyak masukan," imbuh Ketum PAN ini.

Pemimpin Harus Dijiwai Pancasila

Dalam kesempatan ini Zulkifli juga mengingatkan pentingnya jiwa Pancasila dalam tubuh pemimpin di Indonesia. Pemimpin yang Pancasilais akan menjadi contoh baik kepada rakyatnya.

"Bila pemimpin mempunyai jiwa Pancasila maka segala tindak tanduknya akan disinari oleh nilai-nilai Ketuhahan. Selain itu ia akan menciptakan pembangunan yang bermuara pada kemanusian yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

"Bila pemimpin tidak mempunyai nilai-nilai Pancasila maka ia melakukan penggusuran tanpa musyawarah. Demokrasi ini perlu norma-norma yang kuat. Pemimpin harus adil bagi semua," pungkasnya.

(van/nrl)