Bupati Batang: Transparansi Harus Jadi Tradisi di Birokrasi

Jakarta - Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo diundang untuk memaparkan kinerjanya mengelola keuangan daerah di Kabupaten Batang. Yoyok menekankan transparansi merupakan elemen terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Yoyok diundang dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Sharing Session Pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah di Surabaya, Kamis (19/5/2016). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kementerian Keuangan.

Yoyok Riyo memaparkan strategi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang dalam mengoptimalkan APBD yang terbatas untuk peningkatan kualitas layanan publik dan ekonomi daerah.

"Transparansi harus menjadi tradisi di birokrasi dan masyarakat. Hanya dengan transparansi masyarakat bisa memahami apa yang dikerjakan oleh pemerintahnya. Inovasi tanpa transparansi sama saja dengan mendirikan gedung di atas pasir," ujar Yoyok Riyo dalam siaran pers dari Pemkab Batang, Kamis (19/5/2016).

Selain memaparkan strateginya, Yoyok Riyo juga bertukar ilmu dengan sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, serta perwakilan para pejabat perwakilan Kabupaten Bantaeng dan Kutai Kartanegara. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo.

"Forum bertukar pengalaman dan ilmu seperti ini bagus sekali. Tidak ada yang merasa paling hebat dan paling benar, karena kolaborasi antar daerah itu penting untuk kemajuan Indonesia. Saya juga mendapat ilmu baru," lanjut Yoyok Riyo.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Wamenkeu Mardiasmo memuji strategi dan pencapaian Kabupaten Batang, terutama dalam hal transparansi dan penyusunan postur APBD. "Dari semua daerah yang hadir hari ini, Batang adalah daerah dengan APBD terkecil. Namun berbagai terobosan yang dilakukan oleh Bupati Yoyok cukup progresif dan nyata hasilnya," ujar Mardiasmo yang dicantumkan dalam siaran pers yang sama.

Kendati demikian, Wamenkeu Mardiasmo meminta Bupati Yoyok bisa menurunkan persentase anggaran belanja pegawai. "Besarnya anggaran belanja pegawai sebenarnya juga persoalan seluruh pemerintah daerah. Namun saya yakin, Bupati Yoyok dan kepala daerah lainnya sangat serius memikirkan bagaimana meningkatkkan porsi anggaran untuk pembangunan dan investasi daerah," lanjut Mardiasmo.

(tor/erd)