"Jadi Kunker DPR itukan proses proses audit yang biasa kita lakukan tiap tahun. Salah satunya Sekjen," jelas Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman, Rabu (18/5/2016).
Yudi menerangkan, audit masih belum final. Jadi belum ada keluar angka kerugian negara yang katanya mencapai ratusan miliar rupiah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi BPK tidak menyatakan kerugian negara atau potensi, kita hanya menyatakan ada pertanggungjawaban kegiatan bukan uang yang harus dipenuhi. Masih perlu diverifikasi ulang. Kegiatan itu belum dipertanggungjawabkan. Potensi yang keluar itu yang belum dipertanggungjawabkan, makanya perlu dilengkapi," tutup dia. (dra/dra)