Kata Bakamla Soal Sulitnya Jaga Daerah Perbatasan dari Lalu Lintas Narkoba

Jakarta - Daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sering kali dikaitkan isu adanya perdagangan orang hingga keluar masuknya narkoba ke Indonesia secara illegal. Kepala Bakamla Laksdya TNI Arie Soedewo mengatakan, pihaknya masih kesulitan berpatroli lantaran kekurangan kapal.

"Itu lah kita butuh kerjasama di semua stakeholder yang ada. Bakamla tidak mungkin di modali untuk bisa menjadi ideal. Kan ada polisi, TNI AL, Beacukai dll. Kalau secara kuantitas kumpulan dari kapal Beacukai, Polisi Laut dan Kapal TNI AL itu mungkin ada 400 (unit)," kata Arie di Hotel Crown Plaza, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2016).

400 kapal tersebut tersebar di seluruh Indonesia untuk melakukan patroli pengamanan di daerah yang menjadi prioritas utama. Padahal menurutnya masih ada jalur tikus terkait dengan keluar masuknya narkoba illegal, bisnis hitam dan perdagangan orang sehingga untuk keterbatasan kapal ini dibutuhkan penentuan skala prioritas.

Oleh karena itu, Arie menyebut kehadiran Bakamla untuk mensinergikan semua badan pengamanan pemerintah yang memiliki otoritas dalam pengamanan laut. Namun, hal itu disinergikan sesuai dengan kapasitas dan tanpa mengurangi kewenangan yang ada.

"Makanya pelan-pelan tapi pasti menjadi sebuah grand desain Bakamla. Tetapi bakamla selalu minta kapal dan unsur dll. Kita memperkuat surveillance system (pengawasan)," kata Arie.

"Kalau bisa apa yang mengapung di laut itu Bakamla tahu, nah baru disinergikan terintegrasi dengan apa yang sudah ada, misal kira-kira ini ada kencenderungan untuk perompakan kita melihat lewat sistem early warning kita bisa memonitor dan analisa bisa memberikan info itu ke stakeholder bahkan ke negara member ini. Bagaimana itu untuk yang sifatnya kemanusiaan, untuk illegal activity gimana kita menangani dan menindak sesuai amanat UU," ujar Arie. (aws/aws)