Bakamla dan Coast Guard 20 Negara Bahas Isu Perompakan Bersenjata

Bakamla dan Coast Guard 20 Negara Bahas Isu Perompakan Bersenjata

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 18 Mei 2016 11:55 WIB
Bakamla dan  Coast Guard 20 Negara Bahas Isu Perompakan Bersenjata
Kapal Bakamla Ternate (Foto: Masdito/dTraveler)
Jakarta - Bakamla menggelar Working Level Meeting (WLM) dengan mengundang Coast Guard (Badan Keamanan Laut) dari 20 negara Asia Timur. Salah satu isu yang dibahas adalah masalah perompakan dan perampokan bersenjata.

"Di lingkungan Asia kita menjalin kerjasama merumuskan isu-isu itu dengan membangun capacity building. Kita bentuk capasity building karena kan ada yang penting apa sumbangsih kita untuk mereduce yang sekarang di blow up," kata Kepala Baklamla Laskdya TNI Arie Soedewo di Hotel Crown Plaza, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).

Arie menyebut ada 4 isu yang menjadi fokus Indonesia dalam diskusi ini. Empat isu itu adalah masalah illegal activity yang di dalamnya termasuk perompakan, illegal fishing, jalur keluar masuknya narkoba. Kemudian bantuan SAR, proteksi terhadap lingkungan seperti penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dan membangun kerjasama keamanan maritim. Dari keempat isu itu Indonesia melihat bisa tidaknya menjadi suatu kebijakan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, kegiatan illegal activity sering dilakukan oleh beberapa negara tetangga Indonesia sehingga dibutuhkan kordinasi informasi dan peningkatan keamanan antar negara dalam keamanan dan keselamatan maritim. Arie menyebut kegiatan illegal yang sering dilakukan negara tetangga seperti penyeludupan narkoba, penangkapan ikan hingga penjualan sembako illegal di daerah perbatasan perlu diantisipasi.

"Biasanya ikan, penyeludupan narkoba lewat jalur laut, terorisme dan perompakan, ranah bisnis hitam, penjualan manusia, penjualan senjata, sembako ada yang legal ada yang enggak atas nama kesenjangan jarak antara jawa dan perbatasan kan di legalkan tapi dampak secara makro pendapatan negara di bidang perpajakan kan kurang," lanjutnya.

Bila ada kapal yang tertangkap oknum yang melakukan kegiatan illegal yang dilakukan maka akan diberlakukan hukum internasional. Namun, bila terjadi di salah satu perairan negara, maka penindakan disesuaikan dengan hukum negara tersebut yang disesuaikan dengan zona laut masing-masing negara.

Arie mengatakan, diskusi ini akan menjadi pertukaran informasi terkait isu terkini dalam mencegah dan menangani tindak pelanggaran hukum di laut oleh perwakilan Coast Guard Asia, Indian Coast Guard, Japan Coast Guard dan Philippines Coast Guard. Kegiatan ini telah berlangsung 9 kali yang dipelopori Jepang dan menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Hadir dalam acara ini Director of Foreigners Affairs Japan Costguard, Captain Koichi Kawagoe.

"Kita senang sekali Coast Guard dari negara-negaraasia masuk di WLM ini membahas isu serius," ujar Koichi.

Hasil dari diskusi ini akan dibawa ke acara Heads Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM) ke 12 di bulan September. Dalam acara ini, sebanyak 20 negara yang hadir adalah negara-negara anggota HACGAM, yakni Bangladesh, Brunei Darusalam, Republik Rakyat Tiongkok, Hongkong, India, Indonesia, Australia, Filipina, Jepang, Kamboja, Malaysia, Korea, Laos, Myanmar, Pakistan, Singapira, Sri Lanka, Thailand, Vietnam dan Maladewa. (aws/aws)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads