"Mungkin ada, tapi apakah terjadi di Gerindra, saya akan cek nanti," kata Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016).
Muzani mengatakan bahwa fraksinya selalu mengawasi reses anggotanya dengan ketat. Ada rapat sebelum dan sesudah reses, serta laporan selaku ditagih oleh fraksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain menegaskan pentingnya kunker, Fraksi Gerindra juga memastikan anggota hadir di rapat komisi serta paripurna. Muzani menuturkan hal itu jadi sorotan di fraksinya.
"Kami selalu mengingatkan tentang pentingnya mereka datang sebagai rapat baik sbgai komisi maupun paripurna, karena datanv fisik buat kami dalam rapat baik komisi atau paripurna adalah sesuatu yang sangat penting bagi anggota DPR," tutur Muzani.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla sudah membaca laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan kunker fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan negara hampir Rp 1 triliun. JK meminta ada sanksi bagi anggota DPR yang ketahuan melakukan kunker fiktif.
"Apa yang saya baca dari laporan BPK, ini kadang yang buat staf khususnya datang, padahal yang dibutuhkan anggota DPR-nya sendiri," kata JK kepada wartawan di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016). (imk/tor)