KPK Gelar Workshop Integritas Kepala Daerah Se-Provinsi Banten

KPK Gelar Workshop Integritas Kepala Daerah Se-Provinsi Banten

Rini Friastuti - detikNews
Selasa, 17 Mei 2016 12:33 WIB
KPK Gelar Workshop Integritas Kepala Daerah Se-Provinsi Banten
Gedung KPK (Foto: Rachman Haryanto/detikFoto)
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Workshop Integritas bagi kepala daerah se-Provinsi Banten. Workshop yang digelar pada tanggal 17 dan 18 Mei tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif dan Gubernur Banten Rano Karno.

"KPK berharap workshop ini mampu menginspirasi para pemimpin daerah untuk membangun daerahnya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Sebab, kita tahu keteladanan para pemimpin mampu menjadi salah satu faktor kunci perubahan yang lebih baik," ujar La Ode dalam pidato pembukaan di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/5/2016).

Workshop ini diikuti 8 pasangan wali kota/bupati dan wakilnya di wilayah Provinsi Banten. Ke-8 daerah tersebut terdiri dari empat kota dan empat kabupaten, antara lain Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain bupati dan wali kota, pesertanya juga terdiri dari para pimpinan legislatif di provinsi itu, yakni Ketua DPRD Prov Banten serta 8 ketua DPRD dari masing-masing kota dan kabupaten.

Laode mengapresiasi Pemprov Banten yang memiliki itikad dan komitmen dalam membangun integritas bagi kepala daerahnya agar terhindar dari kejahatan korupsi.

"Saya berharap, para kepala daerah bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan amanah dan integritas tinggi sehingga akan terjadi perbaikan di Banten," katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Koordinasi Supervisi Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi yang dilakukan pada Provinsi Banten.

Wilayah ini merupakan salah satu dari enam provinsi yang didampingi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi melalui bidang pencegahan. Di sini, KPK mendorong para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan Provinsi Banten, untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen anti korupsi sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel. (rii/hri)


Berita Terkait