ADVERTISEMENT

Munaslub Golkar 2016

Manuver Luhut 'Memotong' Akom

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Senin, 16 Mei 2016 12:59 WIB
Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom
Badung - Luhut Pandjaitan yang kini menjabat Menko Polhukam seolah ingin mengambil peran penting pasca Munaslub Golkar. Luhut turun langsung ke arena Munaslub dengan segudang agenda penting.

Luhut mengungkap sejumlah agenda penting itu antara lain menawasi agar munaslub tidak rusuh dan tidak berakhir aklamasi. Namun Luhut ternyata juga menggelar sejumlah pertemuan dengan caketum seperti Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, dan Indra Bambang Utoyo. Nama yang pertama disebut-sebut sebagai jago Luhut di Munaslub Golkar. Bahkan luhut pernah bicara sinyal jelas dia mendukung Novanto.

"Ya kalau saya suka ke Novanto kan boleh aja, salah? Kan gak salah," kata Luhut di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).

Di tengah pertemuan dengan para caketum itulah Luhut menitipkan sebuah pesan. Pesan itu, intinya Presiden kurang nyaman dengan caketum Golkar yang rangkap jabatan.

"Nggak mungkin lah saya jalan sendiri. Buat presiden, siapa saja nggak masalah. Hanya beliau tidak nyaman kalau rangkap jabatan. Kalau beliau di kabinet juga nggak mau ada rangkap jabatan walaupun dia bukan member kabinet," jawab Luhut usai pertemuan di The Mulia Hotel, Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5/2016) kemarin.

Luhut memang tak tegas menyebut siapa caketum yang rangkap jabatan, namun kubu caketum Golkar Ade komarudin langsung berang. Jelas sekali tim Akom kesal, belum lama dilantik jadi Ketua DPR sudah digoyang sangat kencang begini.

"Lagi-lagi nama Presiden dibawa-bawa. Dalam pertemun Luhut dan dua caketum Golkar di sebuah hotel di Bali, Luhut mengatakan Presiden Jokowi tidak nyaman dengan ketua umum rangkap jabatan," kata Timses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, kepada wartawan.

Wajar saja kubu Ade Komarudin merasa dipotong jalannya oleh Luhut Pandjaitan. Sepanjang sejarah Golkar biasanya yang dipilih jadi ketua umum adalah orang kuat bahkan kalau perlu masih menjabat di pemerintahan. "Biasanya Golkar bertambah besar bila rumusan itu yang digunakan. Contohnya saja saat JK memimpin Golkar," katanya pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Senin (16/5/2016).

Menurut Hendri, partai sedewasa Golkar sudah bukan lagi di level perdebatan rangkap jabatan atau tidak. "Sebab roda organisasinya sudah berjalan. Syarat utama ketum Golkar saat ini sebetulnya adalah tokoh yang dapat diterima semua pihak agar rekonsiliasi dan penguatan organisasi berjalan apik," kata Hendri.

"Saya rasa aturan boleh atau tidaknya rangkap jabatan diserahkan ke partai politik saja, apalagi bila partai politik tersebut sudah mendukung pemerintah, jadi tidak masalah, tidak akan mengganggu bahkan bisa lebih kuat mendukung jalannya pemerintahan," pungkasnya.

Lalu apakah manuver Jenderal Luhut sukses memotong jalan Akom ke kursi Golkar 1? (van/tor)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT