"Tidak ada. Kalau PKB, mereka (anggota DPR) selalu senang ketemu dengan konstituen," kata Sekretaris Fraksi PKS Cucun Ahmad Syamsurijal saat dihubungi, Senin (16/5/2016).
Fraksi PKB tidak menerima surat pemberitahuan dari sekjen DPR seperti yang diterima oleh Fraksi PDIP. Cucun pun mengaku tidak paham soal dugaan kunker fiktif yang berpotensi merugikan negara Rp 945 miliar itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak ada kunker fiktif. Yang mana ya?" lanjut Cucun.
Administrasi pelaporan kunker pun diklaim lengkap. Cucun menuturkan fraksinya rajin berkoordinasi soal kunker.
"Ada lah pasti (laporannya). Tiap mau reses kita kumpulkan. Mereka bikin laporan ke fraksi," ungkap anggota Komisi IV DPR ini.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla sudah membaca laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan kunker fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan negara hampir Rp 1 triliun. JK meminta ada sanksi bagi anggota DPR yang ketahuan melakukan kunker fiktif.
"Apa yang saya baca dari laporan BPK, ini kadang yang buat staf khususnya datang, padahal yang dibutuhkan anggota DPR-nya sendiri," kata JK kepada wartawan di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016). (imk/tor)











































