Tolak Aklamasi, Airlangga Minta Voting Pemilihan Ketum Golkar Tertutup

Badung - Caketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan agar pemilihan di munaslub dilakukan secara voting untuk putaran pertama. Ia menolak pemilihan Ketum Golkar dilakukan secara aklamasi.

"Sesudah proses sosialisasi dan kampanye berjalan, publik sudah mengetahui kemampuan kandidat. Sehingga proses pemilihan seharusnya dilakukan secara demokratis, yakni dipilih secara tertutup," ujar Airlangga dalam jumpa pers di Hotel Ayodya, Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5/2016).

Beredar kabar ada skenario pengkondisian dalam munaslub Golkar nanti. Yakni saat DPD-DPD yang berwenang memberi suara menyampaikan pandangan umum, mereka akan menyebut nama atau menyatakan dukungannya kepada Caketum Setya Novanto.

Airlangga enggan mengomentari permasalahan tersebut. Namun menurutnya segala kemungkinan skenario bisa saja terjadi untuk itu ia berjanji akan mengawal Munaslub agar berjalan dengan transparan dan sesuai dengan AD/ART.

"AD/ART mengatakan calon diproses apabila mendapat 30 persen atau 170 suara. Ini yang jadi pegangan untuk diawasi publik. Musyawarah untuk muafakat memang baik, tapi di Munaslub ada 8 calon. Musyawarah mufakat baik terjadi setelah ada pemilihan," jelas Airlangga.

"Sehingga tidak ada skenario aklamasi. Aklamasi dikatakan dalam AD/ART itu (bisa terjadi) apabila caketum menadapat suara 50 plus 1 di arena munas setelah voting," lanjut dia.

Dari pantauan Airlangga melalui media, memang ada indikasi permainan kotor yang akan dimunculkan dalam munas. Sehingga ia mengingatkan kepada kolega-koleganya di Golkar agar bisa berlaku sebaik-baiknya.

"Menurut publik partai akan dipercaya kalau punya integritas. Kalau ingin trust, proses harus berjalan. Kita masih percaya pengurus Golkar tingkat I dan II punya keinganan agar partai ini besar. Karena mereka punya kepentingan untuk jadi Bupati, wali kota dan gubernur," tuturnya.

Airlangga menyebut bahwa pemetaan di tingkat daerah cukup terlihat adanya keinginan kader agar ada perbaikan dalam tubuh Golkar. Mereka menurutnya lelah dengan permainan kotor sebab akhirnya berdampak besar pada pilkada, apalagi dalam waktu 3 tahun ke depan Pemilu akan digelar.

"Yang penting munas menghadirkan putaran pertama. Baru berkeadilan. Dalam tata cara akan ada putaran pertama dan kedua. Menghindari aklamasi sebelum voting. Pemetaan sudah ada, mereka lelah dengan 1,5 tahun ini (konflik di Golkar)," ungkap Airlangga.

Terkait adanya Plt yang diganti jelang munaslub dan diduga akan memenangkan Novanto, Airlangga punya pendapat sendiri. "Plt yang berlaku sebelum bulan Februari. Setelahnya tidak berlaku. Karena sebelum Februari itu (proses) struktur organisasi," ucapnya.

Airlangga menyadari bahwa indikasi kecurangan bisa dimainkan melalui tata tertib munas. Sehingga ia meminta agar semua pihak mengawal jalannya munas. Termasuk saat DPD-DPD memberikan usulan atau pun pandangan.

"Jangan ada pemenangan dalam pandangan umum. Pandangan umum dijadikan forum aklamasi itu sama saja dengan mengulangi jilid lalu. Maka tatib (tata tertib, -red) jangan dibolak balik," tutup Airlangga. (van/bag)