42 Negara Bahas Panama Papers dan Kejahatan Korupsi Lintas Batas di London

42 Negara Bahas Panama Papers dan Kejahatan Korupsi Lintas Batas di London

Erwin Dariyanto - detikNews
Jumat, 13 Mei 2016 14:39 WIB
42 Negara Bahas Panama Papers dan Kejahatan Korupsi Lintas Batas di London
Anti-Corruption Summit 2016 (Foto: Reuters)
Jakarta - Konferensi Antikorupsi di London 2016 (UK Summit Anti-Corruption in London 2016) ditutup pada Kamis (12/5/2016) kemarin. Kurang lebih 42 negara hadir dalam pertemuan ini. Mereka merumuskan kesepakatan untuk memerangi kejahatan korupsi lintas negara.

Konferensi tak hanya membahas kasus korupsi di negara berkembang, tetapi juga soal transparansi di negara-negara kaya. Ini merupakan tindak lanjut dari terungkapnya Dokumen Panama (Panama Papers) yang memuat nama sejumlah orang kaya dari berbagai negara dalam menyembunyikan aset mereka.

Bocornya dokumen Panama yang mengungkap adanya niat sejumlah konglomerat menyembunyikan hartanya menjadi salah satu bahasan serius. Delegasi 42 negara yang hadir merumuskan langkah-langkah bersama untuk menghadapi tindak pidana korupsi dan penyembunyian aset untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Panama Papers dianggap sebagai salah satu alat yang ampuh bagi konglomerat dunia untuk menyembunyikan harta mereka agar terhindar dari pajak di negara masing-masing.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Konferensi Antikorupsi di London tahun ini menjadi penting untuk melihat keseriusan sejumlah negara dalam mengatasi kasus penyalahgunaan pajak, korupsi dan aliran uang ilegal (illicit financial flow). Direktur Financial Transparency Coalition (FTC) Porter McConnell mengatakan adanya Dokumen Panama menunjukan bahwa hampir tak ada negara tanpa cedera.

"Data (Dokumen Panama) menunjukkan bahwa ada sistem keuangan bayangan untuk orang kaya dan berkuasa atau individu di seluruh dunia dari negara kaya maupun miskin," kata McConnell melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/5/2016).

Sejumlah negara yang ikut dalam Konferensi Antikorupsi London 2016 berkomitmen untuk transparan soal kepemilikan perusahaan oleh orang-orang di negaranya. Negara-negara seperti Nigeria, Kenya dan Prancis, akan membuat sebuah database tentang yang bisa diakses oleh publik. Database itu berisi nama-nama orang yang berhubungan atau menerima manfaat dari sebuah perusahaan tertentu.

"Pulic registers soal kebenaran data pemilik perusahaan akan membantu mendeteksi dan mencegah korupsi dan penyelewengan pajak serta memulihkan kepercayaan dalam sistem keuangan global," kata kepala Advokat FTC untuk Uni Eropa ini.

Beberapa negara juga sepakat untuk saling mendukung dalam melaporkan aktivitas perusahaan multinasional yang akan membantu mengidentifikasi tempat perusahaan tersebut membayar pajak dan memastikan mereka membayar pajak dengan benar.

Delegasi Indonesia hadir dalam Konferensi Antikorupsi London 2016. Hal ini diketahui dari foto yang diunggah oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam akun Twitternya @fadlizon pada Rabu, 11 Mei 2016 . Fadli yang juga Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) menjadi salah satu pembicara dalam KTT itu.

Fadli Zon foto bersama Luhut dan Tito di UK Anti-Corruption Summit 2016 (Foto Twitter Fadli Zon)


Selain Fadli Zon hadir juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tito Karnavian. Tiga delegasi Indonesia itu sempat berfoto selfie di sela konferensi.

"Bersama Menkopolhukam Luhut Panjaitan & Kepala BNPT Tito Karnavian. Anti-Corruption Summit: London 2016," tulis Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon yang dikutip detikcom, Jumat (13/5/2016).

Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pejabat Indonesia yang hadir dalam konferensi tersebut. (erd/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads