BURT: Kadang Anggota DPR Malas Laporkan Kunker, Cuma Mau Ambil Duitnya

Jakarta - Dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif muncul setelah adanya temuan BPK soal potensi kerugian negara Rp 945 miliar. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR meyakini anggota dewan sebenarnya menjalankan kunker, hanya saja malas membuat laporan.

"Ada yang kadang-kadang malas (melaporkan). Ambil duitnya mau, melaporkannya tidak mau. Ada yang malas juga mempertanggungjawabkan," kata Wakil Ketua BURT DPR, Dimyati Natakusuma saat dihubungi, Kamis (12/5/2016) malam.

BURT adalah alat kelengkapan dewan DPR yang ikut mengawasi juga anggaran DPR di bawah kesekjenan. Dengan adanya temuan ini, Dimyati mengusulkan segera ada rapat bersama dengan sekjen.

"Kita mau klarifikasi, fraksi mana saja yang belum report hasil kunjungan dapil. Kunker harus ada yang dipertanggungjawabkan," ungkap politikus PPP ini.

Dimyati mencoret kemungkinan adanya penyimpangan dalam dugaan kunker fiktif ini. Dia yakin anggota DPR tetap menjalankan kunker meski anggaran yang ada sekarang dianggap minim.

"Kecil kemungkinan anggota dewan lakukan penyimpangan dari situ. Malah kurang anggaran dari situ," ucap Dimyati.

Sebelumnya diberitakan, Ketua BPK Harry Azhar Azis saat dikonfirmasi tak membantah adanya audit tersebut. Namun dia meluruskan bahwa audit itu masih berlangsung, sehingga belum diketahui angka potensi kerugiannya.

"Sedang melakukan audit, bukan hanya kunjungan kerja tapi seluruh keuangan DPR. Jadi kunjungan kerja itu bagian dan belum kita selesaikan," kata Harry Azhar kepada detikcom, Kamis (12/5/2016). (imk/aan)