"Kami akan cek substansi laporan BPK tersebut dan akan mengambil kebijakan strategis terkait hal tersebut termasuk langkah perbaikan kunjungan kerja anggota pada waktu yang akan datang termasuk reses anggota," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate melalui pesan singkat, Jumat (13/5/2016).
Johnny menuturkan bahwa selama ini anggota Fraksi Nasdem diminta menyertakan bukti dari kunjungan kerja mereka. Laporan harus dilengkapi foto hingga bukti peliputan media.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Sebelumnya diberitakan, dugaan kunker fiktif ini terungkap dari inisiatif yang dilakukan Fraksi PDIP DPR. PDIP meminta anggotanya membuat laporan hasil kunker dan kunjungan di masa reses.
PDIP mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR soal hasil audit BPK itu. Dalam suratnya kepada fraksi-fraksi DPR, Setjen DPR menginformasikan tentang diragukannya keterjadian kunjungan kerja anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya, sehingga potensi kerugian negara mencapai Rp 945.465.000.000.
Ketua BPK Harry Azhar Azis saat dikonfirmasi tak membantah adanya audit tersebut. Namun dia meluruskan bahwa audit itu masih berlangsung, sehinga belum diketahui angka potensi kerugiannya.
"Sedang melakukan audit, bukan hanya kunjungan kerja tapi seluruh keuangan DPR. Jadi kunjungan kerja itu bagian dan belum kita selesaikan," kata Harry Azhar kepada detikcom, Kamis (12/5/2016). (imk/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini