Dugaan Kunker Fiktif DPR Rp 945 M, Fraksi PKS: Anggota Kami Clear!

Jakarta - Saat ini muncul dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 945 miliar. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan anggota fraksinya tidak terkait hal itu.

"Terkait dugaan kunker fiktif yang ditemukan BPK, saya sudah cek tidak ada laporan atau catatan terkait Anggota FPKS. Jadi FPKS clear!" kata Jazuli dalam keterangan tertulis dari Fraksi PKS, Jumat (13/5/2016).

Ada 40 anggota PKS di DPR periode ini. Menurut Jazuli, laporan kunker yang disampaikan anggotanya sudah sesuai prosedur.

"Alhamdulillah, kami di FPKS sangat concern dengan laporan kunker anggotanya. Bukan saja terpenuhi secara administratif sesuai prosedur dan syarat laporan yang disampaikan oleh Setjen DPR, tetapi juga secara nyata (real) memang anggota legislatif PKS melakukan kunjungan kerja ke dapilnya," ujarnya.

Surat resmi ke anggota F-PKS pun sudah diberikan ke setiap anggota sejak awal periode. Arahannya adalah agar laporan reses dibuat secara lengkap dan penyerahannya maksimal sepekan setelah reses selesai.

Sebelumnya diberitakan, dugaan kunker fiktif ini terungkap dari inisiatif yang dilakukan Fraksi PDIP DPR. PDIP meminta anggotanya membuat laporan hasil kunker dan kunjungan di masa reses.

PDIP mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR soal hasil audit BPK itu. Dalam suratnya kepada fraksi-fraksi DPR, Setjen DPR menginformasikan tentang diragukannya keterjadian kunjungan kerja anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya, sehingga potensi kerugian negara mencapai Rp 945.465.000.000.

Ketua BPK Harry Azhar Azis saat dikonfirmasi tak membantah adanya audit tersebut. Namun dia meluruskan bahwa audit itu masih berlangsung, sehinga belum diketahui angka potensi kerugiannya.

"Sedang melakukan audit, bukan hanya kunjungan kerja tapi seluruh keuangan DPR. Jadi kunjungan kerja itu bagian dan belum kita selesaikan," kata Harry Azhar kepada detikcom, Kamis (12/5/2016). (imk/imk)