Dari 185 Daerah Hanya 40 Yang Siap Menghadapi Pilkada

Jakarta - Hingga saat ini baru 40 daerah yang menyatakan siap menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada). Jumlah tersebut dari total 185 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang akan menggelar pilkada Juni 2005. Sedangkan untuk pilkada gubernur di tujuh daerah baru tiga provinsi yang menyatakan siap.Demikan disampaikan oleh Mendagri Muhammad Maruf kepada pers di Depdagri, Jl Merdeka Barat Jakarta Pusat."KPU Daerah yang sudah menyatakan siap dan melaporkan ke Depdagri lebih dari 40. Untuk provinsi ada tiga yang sudah siap" kata Maruf.Maruf menjelaskan bahwa langkah awal Pilkada adalah pemberitahuan DPRD tentang habisnya masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu DPRD merupakanindikator pertama siap atau tidaknya suatu daerah untuk menggelar pilkada. "Bila langkah itu sudah diambil maka kepala daerah yang bersangkutan bisa segera melakukan langkah-langkah sebagaimana layaknya kepala daerahyang sudah akan habis masa jabatannya" tukas maruf.Menurut Maruf kriteria kesiapan daerah menggelar pilkada dilihat dari kesiapan KPUD apakah sudah menyusun jadwal atau belum. Begitu juga dengan kesiapan dan perencanaan anggaran. "Dalam hal ini apakah KPUD sudah bertemu pemda dan DPRDnya untuk membahas hal itu", tandas Maruf.Mengenai keperluan logistik untuk pilkada misalnya untuk mencetak surat suara Maruf menjelaskan bahwa KPUD bisa langsung merencanakan jadwal, penganggaran, dan inventarisasi perusahaan-perusahaan mana saja yang kiranya siap dijadikan mitra. Lebih lanjut dikatakan Maruf usulan 50% dana pilkada yang ditangggung APBN, kemungkinan disetujui Panitia Anggaran DPR. "Mudah-mudahan sudah disetujui Panitia Anggaran, karena uang itu sudah ditunggu-tunggu daerah" paparnya. Mengenai anggaran sosialisasi dan pemutahiran data P4B yang juga diajukan Depdagri Maruf menolak menyebutkan. Sedangkan mengenai jumlah anggaran pilkada yang belum selesai pembahasannya dengan panitia anggaran DPR, Maruf mengatakan bahwa pembahasan masih belum selesai. Maruf menegaskanjumlahnya masih berkisar seperti yang diajukan oleh Depdagri."Kita tinggal mensinkronkan secara halus angka-angka itu. Jumlah angka kurang lebih sama dengan yang dulu, sekitar Rp1,255 miliar," jelasnya. (ism/)