Pemerintah Indonesia Desak Bin Ladin Group Penuhi Hak TKI

Jakarta - Pemerintah Arab Saudi menghentikan kerjasama dan pembayaran berbagai proyek pembangunan Bin Ladin Group. Akibatnya perusahaan raksasa milik keluarga Bin Ladin tersebut mengalami kesulitan keuangan dan melakukan PHK massal terhadap pekerja yang bekerja pada proyek tersebut, termasuk pekerja dari Indonesia (TKI).

Saudi Bin Ladin Group (SBG) merumahkan sekitar 15 ribu tenaga kerja, sekitar 800 ribu di antaranya merupakan tenaga kerja asal Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh dan Filipina yang belum mendapatkan pesangon.

"Kami sudah mendesak perusahaan Bin Ladin, itu adalah hak-hak yang harus dipenuhi perusahaan," ujar Menlu Retno LP Marsudi di Kementerian LHK, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2016).

Bin Ladin Group selaku kontraktor utama perluasan Masjidil Haram diberikan sanksi atas insiden jatuhnya crane yang menewaskan ratusan jamaah haji pada September 2015 lalu. Menlu Retno menyebut bahwa pemerintah juga membantu para TKI untuk mendapatkan kewajiban yang belum dipenuhi pihak perusahaan.

"Sudah diurus oleh Konsulat Jenderal kita di Jeddah, kita sudah bertemu dengan mereka. Kemudian logistik juga sudah dibantu, sudah banyak beratus-ratus dibantu untuk mendapatkan hak-haknya," kata Retno.

Baca Juga: Korban PHK Bin Laden Group Tiba di Jakarta, BNP2TKI Jamin Hak TKI Dipenuhi

Selanjutnya, pemerintah juga akan memulangkan para TKI yang menjadi korban PHK ini. "Terbuka kemungkinan untuk dipulangkan, kalau mereka ingin tentu kita akan memenuhi hak mereka untuk pulang ke Indonesia," tutupnya.

(aws/aws)