Kemlu Tegaskan Pemerintah Tak Bayar Uang Tebusan Terkait Bebasnya 4 WNI

Jakarta - Sebuah surat kabar Filipina menyebut ada mahar yang dibayar pemerintah Indonesia kepada kelompok bersenjata atas bebasnya 4 WNI kemarin. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dengan tegas menampik pemberitaan tersebut.

"Mengenai pembebasan kemarin, memang sering ada berita bahwa pembebasan dilakukan dengan tebusan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri sebelumnya, bahwa baik pembebasan kemarin dan beberapa waktu yang lalu, bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan untuk melakukan pembayaran kepada penyandera," ujar juru bicara Kementrian Luar Negeri Arrmanatha Nassir kepada wartawan di Gedung Pancasila Kantor Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Juru bicara Kementrian Luar Negeri Arrmanatha Nassir (Ahmad Masaul/detikcom)

Tata menambahkan, pemerintah Indonesia memegang prinsip tersebut dan tidak akan membenarkan membayar tebusan kepada para penyandera. "Itulah prinsip yang dipegang dan itu yang kita lakukan," sambung Tata menegaskan.

Diberitakan sebelumnya, media Filipina, Inquirer, Kamis (11/5) menyebut keempat sandera dibawa di depan pintu gerbang rumah Gubernur Sulu Abdusukur Tan II. Kepala kepolisian Jolo Town, Junpikar Sittin mengkonfirmasi pembebasan tersebut.

Setelah dilepaskan, para korban langsung dibawa menuju rumah sakit Teodulfo Bautista Station Hospital di Barangay Bus-Bus, yang masih merupakan wilayah Jolo untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Sittin mengungkapkan, Kepala Bidang Politik dari kelompok gerilyawan Moro National Liberation Front (MNLF), Samsula Adju ikut berperan dalam negosiasi pembebasan sandera. Dia menambahkan, pembebasan itu melibatkan pembayaran sebesar 50 juta Peso.

Keempat WNI yang dibebaskan adalah Moch. Ariyanto Misnan, Lorens M.P.S, Dede Irfan Hilmi dan Samsir. Mereka disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Tawi-tawi pada Maret lalu. (rvk/rvk)