"Saya menyerahkan ini semua ke dewan etik. Saya mendengar soal itu, sudah ada yang menyampaikan ke dewan etik, kita serahkan ke dewan etik yang menilai. Apalagi yang terkait Novanto, publik pun tahu masyarakat tahu tentang dia, tentang kapasitasnya, tentang integritasnya, tentang kemampuannya. Saya pikir publik tahu dan saya harapkan anggota dewan etik betul mencermati dan menyelidiki secara mendalam hal-hal yang disebut berkaitan dengan orang itu," kata Akbar Tandjung kepada wartawan, Kamis (12/5/2016).
Akbar berpesan agar para pemilik suara juga ikut mencermati hal itu. Karena seorang caketum Golkar harus memenuhi syarat PDLT, meskipun ada yang ditugaskan secara khusus memverifikasi para caketum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau publik mempunyai opini bahwa partai kita memiliki pemimpin yang dinilai tidak patut menjadi teladan dan integritas cukup, bukan tidak mungkin publik nanti akan menjauhi pilihannya dari partai Golkar. Kalau itu kejadian, Golkar akan mengalami kerugian dan bukan tidak mungkin akan mengalami merosot perolehan suara Golkar dalam pemilu akan datang. Khususnya dalam pilkada dan legislatif 2019 akan datang. Itu pesan saya terakhirโฆ," imbuhnya.
Akbar kemudian menyinggung soal turnamen golf yang digelar 6 Mei 2016 lalu. Soal turnamen berhadiah mobil mewah itu, Akbar meminta komite etik melakukan telaah mendalam. Tim sukses Ade Komarudin menyebut turnamen tersebut digelar oleh Tim Setya Novanto, namun Novanto cs menampik dan menjelaskan acara itu digelar oleh DPD I Golkar. Acara ini diikuti juga oleh Ketua Komite Etik Fadel Muhammad, Ketua OC Munaslub Zaenuddin Amali dan Ketua Paguyuban DPD I Golkar Ridwan Bae yang juga orang dekat Novanto.
"Saya juga mendengar itu, tapi kalau ada soal yang bisa dikategorikan mengarah kepada pelanggaran etika, sedangkan Golkar kan ada ketentuan PDLT, kita serahkan kepada dewan etik. Mereka yang akan membahas, membicarakan bila perlu mereka melakukan semacam verifikasi atau penyelidikan apakah betul pelanggaran etik itu," kata Akbar.
"Sepenuhnya kita percayakan ke dewan etik dan memang kalau dibuktikan ada pelanggaran etika dan serius, bisa terhadap calon itu tidak bolek ikut dalam pencalonan. Bisa didiskualifikasi. Tapi apakah betul, kita serahkan ke dewan etik," lanjut eks Ketum Golkar di masa reformasi ini. (tor/van)










































