.webp)
"Saya mengundurkan diri karena disuruh bayar administrasi Rp 5 juta, sementara nggak ada konfirmasi dari awal," ucap Hasniati kepada wartawan di kantor DPP PDIP Jl Diponegoro, Jakpus, Rabu (11/5/2016).
Hasniati yang mengaku kader PKB di Jaksel itu menyebut baru diberi tahu panitia tadi malam untuk membawa biaya administrasi Rp 5 juta. Dia menyebut seharusnya tidak perlu panitia meminta dana Rp 5 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasniati menuturkan sudah melengkapi semua persyaratan yang diminta panitia untuk ikut fit and proper test hari ini, seperti dokumen kesehatan, catatan tak bermasalah hukum, dan sebagainya.
"Tapi saya tidak tahu harus ada biaya administrasi Rp 5 juta," kata Hasniati.
Penjelasan PDIP Soal Rp 5 Juta
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat dikonfirmasi soal biaya administrasi bagi peserta tes hari ini tidak membantah. Namun dia menjelaskan biaya itu sepenuhnya untuk keperluan fit and proper test.
"Dalam fit and proper test kami melibatkan ahli-ahli Psikologi (Himpunan Psikologi Indonesia HIMPSI), tentu saja dari situ ada biaya yang diberikan calon yang nanti langsung akan diberikan kepada assessment center dari HIMPSI tadi," ucap Hasto.
Hasto mengatakan hal yang sama berlaku di semua penjaringan calon untuk pilkada dari PDIP di daerah. Pihaknya membantah PDIP mengambil keuntungan dari biaya Rp 5 juta itu, karena seluruhnya untuk administrasi tes.
"Khusus untuk assessment yang dilakukan ahli psikologi, memang jadi tanggung jawab para calon," tegas Hasto.
Hasto justru menyayangkan ada peserta yang mundur hanya karena biaya Rp 5 juta. Pasalnya, DPP PDIP bisa membantu jika memang tidak mampu membayar besaran yang ditentukan. Di daerah lain hal itu terjadi.
"Ada orang yang datang menyampaikan ketidakmampuannya (membayar administrasi), tapi punya potensi bagus. Maka kita gotong royong. Tapi kalau yang bersangkutan menarik diri ya kita hargai," ucap Hasto.
(bal/tor)
