SBY Instruksikan Pembentukan Tim Terpadu

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengintruksikan pembentukan segera sebuah tim terpadu untuk menindak aparat pemerintah yang terlibat penyelewenganpendistribusian BBM ke masyarakat."Dalam waktu singkat Menkopolhukam akan membuat tim terpadu untukmelakukan langkah pengamanan distribusi BBM. Ini dilakukan agar tidak ada oknum baik dari TNI, Polri dan Pertamina bermain di dalamnya," kata Panglima TNI Endriartono Sutarto usai mengikuti rapat kabinet sore ini di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (18/3/2005).Dijelaskannya pembentukan tim terpadu tersebut merupakan salah satulangkah hukum terhadap kelangkaan BBM, terutama minyak tanah di pasaran dan di berbagai daerah akhir-akhir ini.Pihak pemerintah mensinyalir kelangkaan tersebut lebih disebabkan oleh maraknya tindak penyelewengan dalam rantai distribusi. Seperti pengoplosan, penyelundupan dan penyalahgunaan disparitas harga.Sehingga minyak tanah yang seharusnya untuk rumah tangga dan usaha kecil, malah dinikmati oleh kalangan yang tidak berhak. Disinyalir tindak pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat luas tersebut mendapat perlindungan dari oknum TNI, Polri dan Pertamina."Akibat tindakan mereka, negara dirugikan Rp 2 triliun per tahun," kataMenteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam kesempatan yang sama.Karenanya Purnomo sangat mendukung upaya hukum untuk menanggulangi kelangkaan BBM. Sebab operasi pasar sesering apapun tidak akan ada artinya, bila rantai distribusinya bocor. Selain itu juga ada keterbatasan pada penambahan suplai. "Bila kita tambah menjadi sembilan juta kilo liter, itu melebih kuota APBN yang cuma 5,9 juta kilo liter," jelas Purnomo. (ism/)