Panitia Munaslub: Ketum Golkar Dipilih Berdasarkan Ide, Bukan Politik Uang

Jakarta - Delapan bakal calon ketua umum Partai Golongan Karya yang akan memperebutkan kursi pucuk pimpinan partai itu sudah mendaftarkan diri. Mereka juga sudah mengambil nomor urut. Sejak pengambilan nomor urut, para kandidat ketua umum Golkar itu terikat sejumlah peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa partai itu.

Peraturan itu antara lain larangan melakukan money politics dan bertemu dengan pemilik suara, baik dari DPD tingkat I maupun DPD II. "Untuk politik uang juga panitia menerapkan aturan baru di mana caketum dapat didiskualifikasi jika melakukan money politics dan terhitung sejak pengambilan nomor undian juga para caketum dilarang berkomunikasi langsung dengan pemilik suara," kata Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat Organizing Committee Munaslub Golkar Meutya Viada Hafid melalui keterangan tertulisnya, Selasa (10/5/2016).

Sebagai gantinya, kata Meutya, panitia akan menggelar kampanye di tiga zona sehingga para caketum bisa bertemu dengan calon pemilih. "Karena panitia melaksanakan kampanye di 3 zona untuk para caketum dapat bertemu dengan para pemilih, melalui kegiatan resmi dari panitia," kata Meutya.

Zona I meliputi Pulau Sumatera yang dilaksanakan di Kota Medan. Zona II untuk wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan yang dilaksanakan di Surabaya serta Zona III meliputi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang digelar di Bali.

Menurut Meutya, penerapan aturan baru ini merupakan tradisi baru di Partai Golkar. "Ini tradisi baru di Partai Golkar. Ini juga aturan baru yang kami harapkan dapat mengeliminir politik uang," kata politisi yang juga anggota Komisi I DPR RI ini.

Untuk pertama kalinya dalam munaslub nanti, Golkar juga akan menggelar kampanye terbuka untuk para kandidat. Kampanye akan digelar dua kali sebelum munaslub digelar. Harapannya dengan kampanye terbuka ini akan muncul ide dan gagasan baru dari para caketum Golkar.  

"Ini (munas) langkah awal Golkar untuk menata kembali proses demokrasi di tubuh partai. Pemilihan caketum nanti bukan berdasarkan politik uang, tapi berdasarkan gagasan yang disampaikan kandidat," kata Meutya.

(erd/nrl)