"Pak Presiden menanyakan gimana cara mengontrol Surabaya terhadap proses perizinan. Bagaimana kepastian bahwa itu kalau ngmong satu hari ya satu hari. Saya tunjukkan sistem. Ya kalau telat HP saya bunyi 'ting', ketawa semua," ucap Risma usai rapat di Kantor Presiden Jakrta, Senin (9/5/2016).
"Saya kan ndak mungkin ngawasi di lapangan semuanya. Jadi saya harus punya alat kalau mereka terlambat HP saya bunyi 'ting' dan tahu siapa yang simpan berkas," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kan selalu buat aplikasi dalam setiap proses. Yang pertama untuk hindari KKN supaya semua termasuk saya tidak tergoda. Nah proses perizinan itu kita buat," ujarnya.
"Dulu kan sulit, kalau kita mau bangun rumah, izin ini dulu, izin ini, itu, dan lain-lain. Saya sulit ngontrol ke semua dinas. Nah sekarang kita buat sistem, jadi sekali masukkan perizinan dan saya nggak butuh hard copy, hanya soft copy. Karena soft bisa dibuat di manapun nggak perlu datang ke kantor. Jadi nggak perlu ketemu," beber Risma.
Aplikasi itulah yang mencuri perhatian Presiden Jokowi dan ingin agar tiap daerah juga menerapkan perizinan yang mudah, terukur, efektif dan efiesien. Namun tak hanya Risma, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama juga diminta jelaskan perizinan di Jakarta.
"Untuk ease of doing business memang sudah lama (diminta jadi percontohan), Surabaya dan DKI yang diuji. Kalau DKI buat sistem sendiri, tapi kami berdua akan diuji. Soalnya itu akan jadi perform dari Indonesia," ucap Risma. (miq/dhn)











































