Bupati Yoyok Perintahkan Kades Buka Akses Informasi Dana Desa

Batang - Persoalan dana desa masih jadi sorotan nasional. Tak ingin dana desa jadi polemik di wilayahnya, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo memerintahkan seluruh Kepala Desa di Batang untuk membuka akses informasi penggunaan dan perencanaan pemanfaatan dana desa ke publik.

Tak berhenti di situ, Yoyok juga meminta agar birokrasi desa menggunakan cara-cara yang inovatif dan kreatif agar transparansi dana desa mudah dipahami dan menarik minat warga.

Menurut Yoyok, hal ini dilakukan agar setiap warga bisa mengetahui dan ikut mengawasi pemanfaataan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

"Transparansi ini mencegah warga desa agar tidak dibohongi oleh elit birokrasi desa. Warga harus tahu apa yang dikerjakan oleh kepala desa dan aparaturnya," kata Yoyok dalam siaran pers dari Pemkab Batang, Senin (9/5/2016).

Yoyok mengatakan para kepala desa juga diminta untuk menggunakan cara-cara yang kreatif, inovatif dan sesuai dengan karakter warga untuk memancing partisipasi warga dalam penggunaan dana desa. Dia kemudian memberikan contoh, kepala desa bisa saja menggunakan media sosial jika memang warganya banyak berinteraksi di media sosial. Selain itu, mengemas informasi dalam bentuk infografis juga bisa dilakukan.

"Transparansi harus inovatif dan kreatif. Percuma diumumkan tapi warga tidak tertarik membacanya. Kepala desa harus tahu, media informasi seperti apa yang disukai oleh warganya. Jangan kemudian memilih media sosial dengan alasan biar terlihat modern, tapi yang menggunakan media sosial di desanya cuma segelintir," tambah Yoyok.  

Yoyok berencana membuat kompetisi transparansi antardesa di Batang. Desa yang paling transparan, paling kreatif dan inovatif akan diberikan penghargaan khusus.

"Turnamen sepakbola antar desa itu hal biasa, kali ini turnamen transparansi antar desa. Jadi nanti ada semacam kebanggaan warga, desa saya paling transparan," ujar Yoyok.

Terobosan dari Yoyok tersebut ternyata menarik perhatian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Menurut Manager Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi, langkah Yoyok Riyo Sudibyo tersebut patut diapresiasi dan dijadikan model oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk diterapkan di daerah lain.

"Batang ini pelopor transparansi anggaran nasional, tambahan konsistensinya nyata  dengan gerakan baru bupati mendorong dan memotivasi kepala desa untuk membuat transparansi dana desa, perencanaan dan alokasinya. Ini perlu diapresiasi, Kemendes perlu mendorong aktif transparansi dana desa seperti di Batang ini ke daerah lain," ujar Apung.

(tor/trw)