.webp)
"Ya kan sudah diklarifikasi oleh Pak Luhut sendiri kan itu, bahwa itu adalah hak prerogatif dia. Sebagai kader Partai Golkar kan. Cuma tetap saja impresi publik itu terutama kader, publiklah. Tetap kurang elok ya, karena beliau adalah pejabat publik," kata anggota Organizing Commitee (OC) Munaslub Golkar Tantowi Yahya di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/5/2016).
Menurut Tantowi, seharusnya dukungan tak usah diutarakan di publik. Luhut adalah representasi Pemerintah, seharusnya netral tak memilih kubu di Munaslub Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih jauh, Tantowi mengimbau agar para caketum Golkar tak saling serang di ruang publik. Ada peraturan yang melarang para caketum saling serang.
"Nggak boleh itu. Itu kan ada dalam tatib calon ketua umum. Jadi mereka tidak boleh saling menyerang," ujarnya.
Luhut membantah isu dirinya bermanuver mengatasnamakan Presiden Jokowi demi mendukung Novanto. Dia menegaskan dirinya tak ikut-ikutan mendukung caketum Golkar. Kalaupun dirinya mendukung Novanto, itu hak prerogatifnya sebagai kader Golkar, bukan sebagai Menko Polhukam.
"Jadi kita belum andai-andailah. Dan Pemerintah nggak ada dukung mendukung," ungkap Luhut di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (9/5/2016).
"Kalau saya dukung dia (Novanto), kan sebagai anggota Golkar, kan hak prerogatif saya, (tapi itu) kalau," imbuhnya.
Isu soal manuver Luhut ini menyebar lewat SMS di kalangan internal Golkar hingga wartawan. Berikut isi SMS yang diterima detikcom dari salah satu pengurus DPP Golkar:
1. LBP tegaskan dukungan ke SN atas nama Presiden. Dan dia pertaruhkan jabatan untuk itu.
2. Dia Akan perintahkan kapolda dan kapolres se-Indonesia untuk dukung SN beserta dengan dandim dan Pangdam.
3. Meminta 6 Ketua DPD provinsi untuk mengumpulkan seluruh DPD Provinsi dan kab/kota. (tor/tor)
