.webp)
Ketua YPKP '65 Bejo Untung yang datang dengan sekitar 8 rekannya mengapreasiasi undangan dari Luhut. Setidaknya ada 122 titik data kuburan massal yang diserahkan oleh YPKP '65.
"Saya ucapkan apresiasi karena bapak Menko hadir dan menerima kami. Tadi kami sampaikan bahwa YPKP merasa terpanggil atas permintaan bapak Menko untuk menunjukan kuburan massal," ungkap Bejo usai bertemu dengan Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (9/5/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebelum diserahkan, saya minta Menko Polhukam agar kami YPKP 65 bersama saksi pelaku dan saksi korban, dijamin keamanannya karena di dalam rangka menunjukkan kuburan massal tersebut," kata Bejo.
Tak hanya itu, YPKP juga meminta jaminan keamanan dari pemerintah agar kuburan massal tidak digusur, dipindahkan, dirusak adan bahkan dihilangkan. Sebab kuburan massal merupakan bukti sejarah adanya pembantaian kala itu.
"Ketika saya minta jaminan tersebut, bapak Luhut menjawab dngn lugas 'kita akan jamin keamanannya. Negara ini negara besar dan akan menjamin keselamatan dan saya akan perintahkan dan telepon ke kodam dan kodim'. Jangan sampai kami melaporkan apa danya kami justru dapat ancaman," tutur Bejo.
Jumlah titik kuburan massal menurutnya akan bertambah. Itu pun dijelaskan oleh Bejo cs dalam pertemuannya dengan Luhut.
"Itu tidak semuanya tervover. Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, itu belum dimasukan Itu jauh lebih besar lagi. Ada 122 titik, di mana menurut kalkulasi minimal di dalam kuburan massal itu ada 13.999 korban di dalamnya, itu saya pertanggungjawabkan," tuturnya.
"Itu belum termasuk korban 65 yang dibunuh dan dibuang ke laut, ke sungai, Sungai Ular, Asahan, Brantas, Bengawan Solo, itu banyak sekali dan itu bisa kami pertanggungjawabkan," lanjutnya.
Meski awalnya ragu, Bejo menyatakan melihat keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini. Komnas HAM pun dilibatkan dalam penanganan kasus korban tragedi '65.
"Menkopolhukam akan menginstruksikan bawahannya untuk mendatangi lokasi secara sampel yang ada kuburan massal. Kalau perlu dilakukan ekshumasi (penggalian mayat)," ucap Bejo.
Namun tentu saja hal tersebut harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Jaksa Agung, dan para ahli di bidang ini seperti arkeolog dan sejawan. Kepada YPKP, Luhut menyebut akan melakukannya dalam waktu secepatnya.
"Saya menangkap, omongan bapak Luhut serius, tegas akan menjamin keamanan bapak-bapak semua. Saya sangat terharu, baru kali ini secara terbuka, Menko Polhukam mengundang kami dan bicarakan masalah '65 secara terbuka dan dia akan menyelesaikannya," ujarnya.
"Tadi saya sebut lokasi yang bagus di boyolali, Pati dan Pemalang. Ini layak di ekshumasi. Jadi Pak Luhut juga menyampaikan simpati dalam hal ini kepada korban '65," tutup Bejo. (elz/aws)
