Marak Kekerasan Seksual, Mendikbud Didorong Bahas Pendidikan Seks di Sekolah

Jakarta - Kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi. Sejumlah LSM yang tergabung dalam Proklamasi Anak Indonesia dan Komite Aksi Perempuan mendorong Mendikbud Anies Baswedan untuk membahas kurikulum seksualitas di sekolah.

Gabungan LSM tersebut terdiri dari Aliansi Remaja Independen (ARI), Sindikat Musik Penghuni Bumi (SIMPONI), PKBI, Rutgers WPF Indonesia dan Perempuan Mahardhika. LSM ini telah bertemu Menteri Anies dan menyampaikan isi kajian dan modul-modul yang diteliti oleh ARI dan UNESCO. Dalam acara ini, mereka juga memberikan secara simbolik kaos hitam bertuliskan 'Sister In Danger', boneka anak bersimbol pendidikan sejak dini dan modul usulan LSM.

"Bentuk konkret materi yang diusulkan ke Pak Anies soal pelajaran reproduksi, kalau tadi contoh-contoh modul yang sudah ada yang sudah berjalan bicara soal reproduksi bukan cuma organ dan reproduksi gimana caranya menghargai diri sendiri menghargai, menghargai orang lain, hubungan dengan orang lain, HAM, bicara soal gender, pacaran yang sehat dan tidak melakukan kekerasan," ujar Kordinator SIMPONI M Berkah Gamulya di Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakpus, Senin (9/5/2016).

Gamulya juga menambahkan bahwa dalam materi yang disampaikan ke Anies juga membicarakan tentang bahaya penyakit menular seksual (HIV/AIDS) yang bisa diidap ketika tidak disampaikan pendidikan seksual dengan benar. Dia menegaskan bahwa usulan ini bukan soal mengajarkan seks bebas, tetapi pendidikan reproduksi sejak dini.

Menurutnya pelaksanaan pendidikan seksualitas komprehensif ini penting untuk membahas bagaimana pelaksaanaan, monitoring, evaluasi program dan program kerja. Koalisi LSM ini mendorong agar konten pendidikan ini dimasukan dalam kurikulum nasional yang bersifat komprehensif yang efektif berlandaskan modul yang telah dicoba.

"Kalau yang teman-teman telah lakukan di TK misalnya mengenai apa yang boleh dipegang dan siapa yang boleh memegang. Ada juga alat peraga boneka yang akan dipraktikan yang dipraktikan di depan anak. Jadi anak-anak tahu situasi-situasi beresiko dan yang mengancam kekerasan mereka," ujar Gamulya.

Dalam usulan yang disampaikan ini, ia menyebut tiap jenjang pendidikan memiliki proporsi yang berbeda soal pendidikan kesehatan reproduksi. Misalnya usulan yang dibahas untuk SMP membahas soal mimpi basah dan menstruasi, sedangkan untuk jenjang SMA terkait soal kehamilan.

"Jadi ini bukan soal seks bebas atau seksualitas, ini juga terkait norma agama, adat yang akan digodok terus bersama Mendikbud, tapi ini apalah arti semua murid prestasi misalmya YY itu juara 3 di kelasnya. Korban-korban itu tidak mendapat pendidikan ini yang cukup tapi jadi pelaku. Korban tidak tahu apa saja yang menjadi hak-haknya ketiks menjadi korban, kami kawan-kawan semua Pak Menteri tidak ada gunanya berprestasi di bidang mana pun kalau tidak dididik sejak dini pengetahuan seksualitas atau kesehatan reproduksi," pungkasnya. (aws/aws)