628 Anggota DPRD se-Indonesia Kumpul di Purwakarta, Singgung Minimnya Kesejahteraan

Purwakarta - Sebanyak 628 anggota DPRD dari berbagai kabupaten yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menggelar acara Rembug Nasional ADKASI bertajuk 'Membangun Indonesia Semesta Terencana Untuk Indonesia Raya' di Pendopo Kabupaten Purwakarta.

Salah satu yang dibahas dalam acara tersebut adalah soal mengembangkan inovasi dan pemikiran juga mempertajam peran dan fungsi anggota DPRD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

"Dalam acara ini pun kita akan bahas soal upaya peningkatan kesejahteraan para anggota DPRD. Salah satunya adalah membuat koperasi ADKASI," jelas Ketua Panitia ADKASI, Ahmad Junaedi, dalam sambutannya, Senin (9/5/2016).

Tak jauh berbeda dengan sang ketua panitia, Ketua ADKASI, Lukman Said, dalam sambutannya salah satunya menyoroti soal kesejahteraan anggota DPRD yang selama ini dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan yang dibuat oleh kepala daerah masing-masing.

"Bupati atau Gubernur punya senjata yang namanya Perbup atau Pergub. Jangan sampai terjadi di Kampar, Riau sana. Masa uang tunjangan rumah dari Rp 13 juta turun jadi Rp 3 juta. Mati ngana," ujar Lukman yang juga Ketua DPRD Mamuju Utara ini dalam sambutannya.

Sementara itu masih dalam rangkaian sambutan, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, memberi usulan soal tuntutan kesejahteraan tersebut. Menurutnya kesejahteraan para anggota DPRD jangan berpatokan pada peningkatan biaya kunjungan kerja di daerah.

Foto: Tri Ispranoto/detikcom

Dedi menilai kunjungan kerja daerah malah membuat para anggota DPRD harus berpikir keras karena biaya perjalanan dinas bisa menjadi beban tambahan. Salah satunya harus membekali istri di rumah dan membeli oleh-oleh sepulangnya dari kunjungan kerja.

"Menurut saya lebih baik tambahan itu didapat dari honor rapat-rapat yang digelar di daerahnya masing-masing. Setiap rapat uangnya ditambah. Jadi para anggota DPRD ini rajin ada di kantor dan urusan kebijakan bisa cepat karena mereka ada di tempat tidak selalu berada di luar," tuturnya.

Dedi mengatakan, dengan pola seperti itu bisa mengefisiensikan anggaran mencapai 40 hingga 60 persen dari anggaran yang mencantumkan perjalanan dinas. "Bisa juga tambahan itu didapat dari honor tambahan saat kunjungan ke warga yang merupakan konsituen-nya. Itu kan malah membuat dewan dekat dengan masyarakat," ucapnya.

Di tempat yang sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, sependapat dengan usulan Bupati Dedi. Namun dia berharap besaran tambahan honor tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

"Lalu juga harus dilihat urgensi-nya seperti apa. Dan yang terpenting tetap harus mementingkan kepentingan rakyat. Untuk skenario yang tadi Pak Bupati sampaikan saya sepakat juga," pungkas Tjahjo.

Acara rembug nasional digelar mulai hari ini dan berakhir pada Rabu, 11 Mei 2016 mendatang. (trw/trw)