Mendikbud: Jangan Percaya Kunci Jawaban UN, Percaya Kemampuan Diri Sendiri!

Jakarta - Mendikbud Anies Baswedan mengimbau siswa SMP yang saat ini sedang UN menolak kunci jawaban yang diberi pihak lain. Anies menekankan pentingnya sikap jujur.

"Maka kita dorong untuk tetap jujur maksudnya percaya diri dan kemampuan diri sendiri. Jangan percaya pada alphabet yang diberi nomor orang lain yang ditawarkan sebagai kunci jawaban, percaya pada diri sendiri," ujar Mendikbud Anies di SMP 30, Koja, Jakarta Utara, Senin (9/5/2016).

Anies mendorong para siswa untuk mengerjakan soal sebaik-baiknya. Dia juga memberikan contoh bagaimana menolak kunci jawaban yang diberikan orang lain karena ia menilai kejujuran dalam proses mengerjakan soal UN adalah yang terpenting.

"Jadi kalau ada yang menawarkan diri untuk memberikan kunci jawaban bilang saya punya harga diri, saya punya jawaban sendiri dan dan saya tidak mau nerima jawaban dari orang lain, dan itu jawaban dari orang Indonesia dan itu jawaban orang berintegitias," ujar Anies.

Sebelumnya Anies mengatakan ada teknik untuk mengukur bagaimana tingkat kejujuran di suatu sekolah. Hal itu bisa dilihat dari beberapa pola yang sama sebagai alat ukur.

"Jadi menilai pola kejujuran UN-nya itu menggunakan pilihan berganda, di sekolah yang sama bayangkan isinya sama, jawabannya sama benarnya sama, salahnya sama di 70 persen sekolah atau 70 siswa di suatu sekolah. Jadi dilihat dari situ polanya, kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka. Ini bukan hal baru ini sudah digunakan tekniknya di beberapa perguruan tinggi," kata Anies.

"Teknik penilaian itu bisa diketahui apakah hasil kerjasama atau beda-beda karena polanya beda. Seperti sidik jari kalau misalnya banyak yang sama berarti pasti ada yang salah. Kecurangan dalam UN bertahun-tahun kita ketahui tapi kita diam saja. Kita tidak diam kali ini, salah satunya mengunakan indeks integritasnya," imbuhnya.

Dengan adanya indeks integritas itu, UN bukan hanya dilihat hasil ujiannya tetapi juga dilihat hasil kejujurannya. Anies menyebut dari 80 ribu sekolah yang mendapatkan piagam integritas baru ada 11.000 ribu yang masuk klasifikasi jujur sehingga ini masih menjadi PR pemerintah bersama.

Anies mendorong sekolah yang belum mendapat piagam indeks integritas Ujian Nasional untuk dapat meraihnya. Hal itu karena akan ada sanksi bagi sekolah tersebut.

"Ada banyak sanksi sosial, bahkan semua kepala dinas, kepala daerah akan memanggil kepala sekolah yang tidak mendapat piagam. Kita berikan piagam ini pada Februari lalu karena Bupati, Wali Kota lah yang memegang otoritas dengan diumumkan itu banyak memanggil sekolah-sekolahnya meminta agar jujur," ujar Anies.

Anies bahkan sempat kaget karena ada salah satu daerah yang memiliki kebiasaan mendistribusikan jawaban UN. Maka, sekolah seperti itu bila masih ada akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat.

"Bahkan ada satu daerahnya menyebutkan mulai tahun ini tidak ada lagi distribusi jawaban. Saya baru tahu selama ini ada distribusi jawaban karena selama ini kan subsidi sembako. Jadi yang muncul dengan pelaporan itu, ada sanksi kepada sekolah dari masyarakat karena saya melihat ke warga kalau tidak ada tanda integritas maka warga itu harus mendorong kejujuran di sekolah," ujar Anies. (aan/aan)