Airlangga dan Indra Bambang Utoyo Daftar Caketum Golkar

Jakarta - Hingga malam, telah ada tujuh calon ketua umum Partai Golkar yang mendaftarkan diri di DPP Partai Golkar. Yang baru saja menyusul adalah Airlangga Hartarto dan Indra Bambang Utoyo.

Airlangga Hartarto mendaftar jadi caketum Golkar dengan didampingi pendukungnya dan beberapa kepala daerah, salah satunya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Ia bersedia memberikan uang sunbangan Rp 1 miliar sebagai syarat pendaftaran caketum Golkar.

"Jadi saya ingin menanggapi tradisi urunan Partai Golkar selalu ada kontribusi gotong royong dari kader itu tercantum dalam AD/ART. Di Riau saya bendahara munas di Pekanbaru sehingga iuran partai dari kader itu sesuatu yang biasa karena parpol ini adalah tiangnya demokrasi," kata Airlangga, di kantor DPP Partai Golkar, Rabu, (4/5/2016).

Airlangga menyebut siap berkonsolidasi hingga ke seluruh Indonesia walaupun Munaslub dipercepat. Ia punya empat visi dalam membuat Golkar maju, keempat visi itu disebut catur sukses, yakni sukses konsolidasi, sukses kaderisasi, sukses pemilu dan kebijakan publik.

Sementara Indra Bambang Utoyo menolak membayar iuran 1 miliar. Alasannya, itu adalah prinsip diri Bambang.

"Saya tidak sepakat dengan membayar Rp 1 miliar dan apabila itu menjadi dasar pemimpin-pemimpin kami menjadi dasar ya tidak apa-apa karena ini bagi saya prinsip," ujar Indra.

"Kalau beban Munas ini dibebankan ke caketum itu enggak bisa karena prinsip dasar partai ini adalah gotong royong. Kalau ini dilakukan secara terus menerus di daerah akan melakukan itu dan orang-orang yang berpotensi gak bisa ikut, tetapi kalau iuran sukarela sebagai kader saya setuju, saya akan nyumbang," ujar Bambang di tempat yang sama.

Indra Bambang Utoyo daftar caketum Golkar (Foto:Yulida/detikcom)

Saat mencalonkan, Indra menyebut akan membawa partai Golkar ke partai modern sehingga tidak ada lagi kepemimpinan yang terpaku pada salah satu kelompok. Selain itu keputusan harus dibuat transparan dan terbuka. Ia juga menyebut bahwa Golkar tidak perlu selalu masuk dalam kabinet pemerintah

"Karena prinsip pancasila bagi kami tidak menjadi oposisi, tidak perlu harus gabung ke kabinet, tetapi dalam menjalani pemerintahan Golkar bisa menjadi mitra yang kritis," ujar Indra.

(imk/imk)