Mahfud: Paripurna DPR Ditunda Untuk Transaksi Politik

Jakarta - Wakil Ketua PKB Mahfud MD mensinyalir penundaan sidang paripurna DPR tentang BBM akan dimanfaatkan untuk melakukan transaksi politik. Menurut Mahfud, saat ini banyak anggota DPR yang pura-pura mendukung kenaikan BBM karena dibayar. Hal itu disampaikan Mahfud MD usai workshop dan silaturahmi nasional Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa, Hotel Maharaja, Mampang, Jakarta, Jumat (18/3/2005). "Ya (penundaan itu) mungkin mau transaksi politik selama 3 hari ini. Yang saya sesalkan saat ini sering terjadinya transaksi politik yang artinya orang berpura-pura mendukung tapi karena dibayar. Ada orang yang kritis tapi dibayar kemudian diam," kata Mahfud.Karena adanya transaksi politik itu, PKB memutuskan tidak akan lagi mengikuti kegiatan DPR untuk membahas kenaikan harga BBM. Sikap PKB sudah final menolak kenaikan BBM. "PKB menganggap persidangan sudah keluar dari batas-batas etika. DPR silakan kalau mau meneruskan," kata Mahfud. Mengenai kepemimpinan Agung Laksono yang banyak dipersoalkan, Mahfud menilai Agung tidak tegas karena tersandera kepentingan politik. Namun Mahfud menyatakan, pergantian Agung belum perlu dilakukan. "Pemikiran untuk kasus yang sifatnya oleh DPR secara umum belum sampai pada pemikiran harus mengganti pimpinan. Siapapun yang jadi pimpinan pengganti akan sama kalau konfigurasi dan sikap kearifan politik masih sama seperti sekarang," kata Mahfud. Menurut Mahfud, ricuh dalam pembahasan BBM terjadi akibat masing-masing kubu yang menolak dan mendukung BBM saling apriori. Maka itu, kalau sikap DPR tidak berubah, siapapun pemimpinnya akan tetap terjadi kericuhan. (iy/)