Kivlan Soal Pembebasan 10 WNI: Uang Tebusan Disiapkan tapi Tak Dibayarkan

Jakarta - Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen angkat bicara soal simpang siur adanya uang tebusan untuk kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Abu Sayyaf agar membebaskan 10 WNI yang mereka sandera.  Kesepuluh WNI itu berhasil dibebaskan pada Minggu (1/5/2016) lalu.

Dia menegaskan bahwa tak ada uang sepeser pun yang diserahkan kepada kelompok penyandera. Kesepuluh WNI anak buah kapal (ABK) kapal Brahma 12 itu dibebaskan tanpa uang tebusan, melainkan dengan cara kekeluargaan.  "Mereka (10 WNI) dibebaskan dengan cara kekeluargaan, bukan dengan uang tebusan," kata Kivlan saat berbincang dengan detikcom, Rabu (4/5/2016).

Menlu Retno Marsudi saat menyerahkan 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf ke pihak keluarga di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta (2/5/2016). (Ari Saputra/detikcom)

Memang, kata Kivlan, saat itu tim pembebas dari Filipina sudah menyiapkan tebusan uang sebesar 50 juta peso yang diminta penyandera. Namun uang itu tak jadi dibayarkan kepada penyandera. "Uang tebusan itu dibawa kembali ke Manila, dikawal oleh tim saya," kata Kivlan.

Pihak The Moro National Liberation Front (MNLF) terlibat dalam upaya pembebasan 10 WNI itu juga membantah adanya uang tebusan. MNLF menyebut pembebasan murni alasan kemanusiaan tanpa membayar uang tebusan.

Ketua Dewan Komando MNLF Habib Mudjahab Hashim mengatakan sejak 26 Maret 2016 pendiri MNLF Nur Misuari dengan jaringannya berupaya membebaskan 10 sandera. Hashim mengatakan WNI yang dibebaskan demi alasan kemanusian bukan karena uang tebusan.
 
Soal uang tebusan untuk para penyandera itu sempat simpang siur. Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyebut pemerintah tak membayar sepeser pun kepada penyandera agar 10 WNI itu dibebaskan.

Namun Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyebut ada uang tebusan yang dibayarkan kepada penyandera agar 10 WNI itu dibebaskan.

(erd/nrl)