Munas Golkar Dipercepat, Ini Respons Para Caketum Golkar

Jakarta - Demi memastikan kehadiran Presiden Jokowi, Munaslub Golkar diajukan menjadi tanggal 15 Mei 2016 mendatang. Apa respons para caketum Golkar?

"Dengan mengucap bismillah saya niatkan pendaftaran ke panitia untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar, untuk mengabdikan diri, demi kebesaran dan kejayaan Partai Golkar. Saya niatkan ini untuk membangun bangsa dan negara. Siap mengikuti ketentuan yang dibuat panitia," kata caketum Golkar Aziz Syamsuddin, kepada wartawan, Selasa (3/5/2016).

Pandangan berbeda disampaikan oleh caketum Golkar Mahyudin. Wakil Ketua MPR ini berharap jadwal Munaslub tak diubah-ubah terus. Meskipun demikian dia tetap menghormati kalau SC sudah mengambil keputusan.

"Saya sih berharap jadwal tidak berubah-ubah karena sebagai bakal calon, saya juga harus punya planning kerja untuk bisa memenangkan Munas. Dengan jadwal yang berubah-ubah jadwal kampanye saya terganggu. Tapi demi kejayaan Golkar saya berketetapan hati untuk terus melangkah maju. Meskipun Munas dimajukan tanggal 15 atau besok sekalipun, saya akan tetap ikuti," tegas Mahyudin saat diwawancara terpisah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Sama seperti caketum lainnya, Mahyudin juga ingin membawa Golkar ke pangkuan Jokowi-JK. "Saya kira sama, selain visi misi membesarkan Partai Golkar, kalau saya kepilih menjadi ketua umum. Arahnya seperti itu. Golkar tak terbiasa beroposisi. Kita aman sebagai mitra pemerintah," kata Mahyudin.

Dia menambahkan saat melakukan kunjungan silaturahmi ke DPD I dan DPD II, 'jualan' merapat ke pemerintah selalu diutarakannya. Lebih dari 280 daerah DPD I dan DPD II yang sudah dikunjungi Mahyudin. "Saya sampaikan juga pernyataan itu. Selalu muncul saya katakan kepada DPD I dan DPD II. Bagaimana lebih nyaman jadi partai barisan pemerintah," sebutnya.

Namun, Mahyudin tak bisa menjamin 'jualan' ini pasti laku di mata DPD I dan DPD II. Ketertarikan terhadap target merapat Golkar ke pemerintah menurutnya masih relatif. "Itu relatif ya tergantung DPD I dan DPD II. Tapi, kalau terkait keberadaan pejabat daerah seperti bupati, walikota tentunya partai pro pemerintah jadi penilaian tersendiri," tuturnya.

(hty/van)