.webp)
Para pejabat yang membantah adalah Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Politik Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hingga salah satu negosiator dari RI yaitu Mayjen Purn Kivlan Zen.
Soal Abu Sayyaf, kelompok ini memang punya reputasi mengerikan, seperti memenggal kepala sandera hingga bisa menghabisi sejumlah tentara Filipina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari dalam negeri, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri mengungkapkan ketidakpercayaannya soal pembebasan sandera secara gratis itu. Ketua Umum PDIP ini nyeletuk.
"Wong sandera itu sudah ada yang ngurusin kok. Ya terang saja dilepas, wong dibayar kok," ujar Mega saat menjadi keynote speaker di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Terlepas dari reputasi kelompok Abu Sayyaf itu, berikut adalah bantahan terkait uang tebusan itu dari pihak Indonesia.
1. Mayjen TNI Purn Kivlan Zen
|
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen Foto: Dok detikcom
|
"Tidak ada pembayaran tebusan. Ini murni negosiasi," ujar Kivlan Zen saat dihubungi detikcom, Minggu (1/5/2016) malam.
Kivlan mengatakan saat dilakukan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf, pihak perusahaan kapal Brahma 12 tempat 10 WNI bekerja telah mengutus seseorang bernama Budiman untuk menyerahkan uang tebusan.
"Uang itu dibawa oleh Budiman namun tidak diserahkan. Uang itu akhirnya dibawa pulang kembali," ucapnya.
Sementara itu, pihak PT Patria Maritim Lines sebagai operator kapal Brahma 12 yang dibajak itu, bersikap lebih irit bicara. Meski begitu, pihak ini menyatakan memang ada permintaan tebusan pada awalnya.
"Awalnya dia minta 50 juta peso, tapi dengan diplomasi yang baik semua ini bisa terlaksana," jelas Komisaris PT Patria Maritim Lines Loudy Irwanto Ellias, Senin (2/5/2016).
PT Patria ini adalah perusahaan operator kapal yang menaungi 10 awak kapal. Loudy tak merinci lagi apakah tebusan diberikan atau tidak. Dia memilih tak berkomentar soal itu.
"Saya nggak bisa komen masalah itu ya, masih ada PR lanjutan kita," sambung dia. Beberapa kali pihak Abu Sayyaf berkomunikasi dengan PT Patria.
2. Menlu Retno LP Marsudi
|
Menlu Retno Marudi (Foto: Ari Saputra/detikcom)
|
"Pemerintah tidak akan membayar tebusan kepada penyandera. Lokasi keempat sandera WNI terpantau dari waktu ke waktu," kata Retno dalam acara serah terima 10 WNI kepada keluarganya di gedung Pancasila Kemlu, Jalan Pejambon Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
Proses pembebasan diupayakan dengan tetap mengutamakan keselamatan ke-10 WNI tersebut. "Pertama keselamtan WNI jadi acuan utama dan kedua dari awal kita buka semua simpul koordinasi dengan sebanyak mungkin pihak. Karena satu simpul tidak memadai untuk suatu operasi yang sangat besar," kata Retno.
3. Menko Polhukam Luhut Pandjaitan
|
Menteri Luhut (Foto: Agung Pambudhy)
|
"Sampai hari ini yang saya tahu tidak ada (penyerahan uang tebusan), tapi ndak tahu kalau saya ndak tahu," kata Luhut usai menghadap ke Presiden di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
"Ya itu urusan perusahaan, saya tidak ingin berkomentar soal itu (uang yang disiapkan perusahaan). Saya tidak mau menduga-duga mengenai itu," imbuhnya.
Soal celetukan Megawati, Luhut menanggapi pada kesempatan terpisah. "Oh, saya cek dulu ya nanti," tanggap Luhut.
4. Sekretaris Kabinet Pramono Anung
|
Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom
|
"Bahwa pertanyaannya ada tebusan atau tidak, kami sampaikan, tidak. Tidak ada tebusan!" tegas Pramono di komplek Istana Negara, Jl Veteran, Jakpus, Senin (2/5/2016).
Proses pembebasan 10 sandera melibatkan banyak pihak. Pramono menggunakan istilah 'diplomasi total', dengan memanfaatkan jejaring yang ada.
"Memang yang berkembang simpang siur tentu kami tahu yang sebenarnya, tetapi yang paling penting yang bisa disampaikan bahwa ini upaya sepenuhnya dari pemerintah bahwa kemudian ada pihak-piihak yang terlibat di dalamnya, iya," jelasnya.
Halaman 2 dari 5
