4 WNI Masih Disandera, Pramono Anung: Kami Sudah Tahu Posisinya

4 WNI Masih Disandera, Pramono Anung: Kami Sudah Tahu Posisinya

Jabbar Ramdhani - detikNews
Selasa, 03 Mei 2016 04:15 WIB
4 WNI Masih Disandera, Pramono Anung: Kami Sudah Tahu Posisinya
Sekretaris Kabinet Pramono Anung (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pihak Republik Indonesia telah mengetahui lokasi empat Warga Negara Indonesia (WNI) yang tengah disandera kelompok yang berafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Presiden Jokowi juga berkomunikasi dengan Presiden Filipina Benigno Aquino.

"Yang jelas kita masih ada empat orang yang akan kita tangani, dan Presiden jokowi telah melakukan komunikasi secara langsung dengan Presiden Benigno Aquino, tentunya juga mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan," kata Pramono di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (3/5/2016).

Soal kenapa empat WNI itu tak segera dibebaskan dari penyanderaan, Pramono menyatakan sebabnya yakni kelompok yang menyandera empat orang itu berbeda faksi dengan kelompok yang telah menyandera 10 orang WNI yang berhasil dibebaskan itu. Namun lokasi empat WNI itu sudah terdeteksi.

"Karena ya kelompoknya ini berbeda. Tapi posisinya sudah tahu," kata Pramono.

Untuk menyelamatkan keempat WNI itu, Pemerintah tak akan membayar tebusan. Langkah yang dilakukan adalah diplomasi total. Langkah itu dipercaya akan menghasilkan keberhasilan karena ada kesamaan etnis dan agama di antara kelompok itu dan Indonesia.

"Tentunya diplomasi total ini tetap akan dilanjutkan karena networking kita hubungan pemerintahn dengan pemerintah berjalan baik. Apalagi kebetulan secara etnis ada kesamaan, secara religi juga ada kesamaan, sehingga pendeketaan itu yang dilakukan untuk kemudahan," tuturnya.

Kini Pemerintah terus berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni Pemerintah Filipina. Soal bagaimana cara membebaskan sandera tanpa uang tebusan, Pramono tak mau membeberkan.

"Itu rahasia perusahaan," kata Pramono. (dnu/dnu)


Berita Terkait