.webp)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa berharap dengan penetapan BPIH 2016 tersebut, pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan pada jamaah haji Indonesia.
"Semoga dengan penetapan BPIH 2016 hari ini, pemerintah lebih sungguh-sungguh meningkatkan kualitas pelayanan pada jamaah," jelas Ledia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/4/2016) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BPIH 2016 yang dibayar langsung oleh jamaah (direct cost) adalah untuk komponen tiket penerbangan PP, 24 persen biaya pemondokan mekkah dan living allowance (tunjangan hidup). Sedangkan untuk indirect cost (pemerintah) digunakan untuk tiket pesawat, pemondokan di mekkah dan madinah, transportasi darat, makan di madinah, Mekkah, dan Armina," jelas Ledia.
Selain itu, pada haji tahun ini, untuk manasik haji, diberlakukan kebijakan asimetris, yaitu dua kali di tingkat kabupaten dan/ kota, enam kali di KUA khusus Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, dan delapan kali di KUA provinsi lainnya.
"Kebijakan asimetris pada manasik di empat provinsi tersebut karena sebagian besar jamaah bergabung dengan KBIH yang manasiknya lebih intensif," imbuhnya.
Sedangkan, untuk makan, masing-masing jamaah mendapatkan jatah 18 kali makan (2 kali per hari) selama 9 hari di Madinah dan 24 kali (2 kali per hari) selama 12 hari di Mekkah. Juga, bagi jamaah yang tinggal dengan jarak lebih dari sama dengan 1.500 meter di Mekkah, disediakan bus dengan standardisasi bus di atas tahun 2010.
"Seluruh transportasi antar kota ditingkatkan pelayanannya. Tak boleh ada lagi yang mendapatkan bis yang usianya lebih tua dari tahun 2010," jelas Ledia.
Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi VIII Saleh Partomoan Daulay tersebut, hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Rapat ini sebelumnya juga sudah dimulai pada Rabu (27/4) yang ditutup pada Sabtu (30/4) sore.
(fdn/fdn)
