Ditjen PAS: Hukuman Penjara Bukan untuk Penjeraan, Tapi Pembinaan

Jakarta - Ditjen Pemasyarakatan berharap tidak semua produk undang-undang menerapkan pidana penjara sebagai satu-satunya sanksi. Lebih dari itu, diharapkan juga lapas tidak dijadikan tempat penjeraan bagi para pelanggar hukum karena fungsi lapas adalah untuk pembinaan.

"Dari sisi regulasi yang ada di undang-undang, kita berharap tidak semua undang-undang itu berdampak pada pidana penjara. Oleh karena itu sebetulnya ada beberapa alternatif sanksi. Tidak semua yang melanggar hukum harus diberikan pidana penjara," kata Kasubdit Komunikasi Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Akbar Hadi usai diskusi 'Ada Apa dengan Lapas?' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2016).

"Jangan sampai penjeraan kembali ke pemasyarakatan, ini pembinaan," tegasnya.

Menurut Akbar, penjeraan bisa dilakukan saat proses penangkapan hingga penuntutan. Termasuk di antaranya penyitaan aset-aset untuk mereka yang terjerat korupsi. Belum lagi jika kasus tersebut diberitakan media massa, akan berdampak negatif kepada keluarga yang bersangkutan.

"Ketika mereka sudah divonis oleh hakim dan ditempatkan di lapas, ya sebaiknya jangan diberikan sanksi lagi, seperti diketatkan remisinya. Negara kita ini kan menganut sistem pemasyarakatan, artinya mereka itu setelah diberikan sanksi dibina, bukan dibinasakan," ujar Akbar.  

"Kalau menjerakan mereka, ya saat proses. Proses penangkapan oleh kepolisian, penuntutan, di situ kan banyak sekali unsur penjeraannya. Apa itu? paksa badan ditempatkan di rutan, diblok rekeningnya, disita asetnya, rumah disegel, kendaraan disita, itu kan upaya-upaya penjeraan," jelasnya.
(rna/Hbb)