Bupati Dedi Usul BPS Berdayakan RT untuk Sensus Ekonomi dan Kependudukan

Purwakarta - Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, berharap sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dilakukan dengan jangka waktu yang lama seperti lima tahun atau sepuluh tahun sekali.

Dia berharap sensus ekonomi atau sensus kependudukan bisa dilakukan secara berkala seperti mingguan atau bulanan agar selalu update dan data bisa diolah langsung menjadi rekomendasi kebijakan publik strategis.

Salah satu caranya adalah memberdayakan para Ketua RT yang dibekali peralatan seperti laptop juga diberi pelatihan kestatistikan agar mampu menginput data untuk diolah selanjutnya.

"Sekarang kan sudah era digital, apalagi RT di Purwakarta digaji Rp 600 ribu jadi mau tidak mau mereka bisa untuk ditambah tugas. Jadi RT tidak melulu soal KTP atau KK, tapi juga melakukan sensus rutin per minggu atau per bulan," jelas Dedi, Jumat (29/4/2016).

Dia mencontohkan, sensus ekonomi 2016 nantinya akan menjadi data base untuk tahun 2018. Hal tersebut terlalu lama sebagai kajian untuk diambil tindakan menjadi kebijakan publik yang baru.

Sementara jika memberdayakan RT data yang selalu update seminggu sekali atau sebulan sekali bisa langsung dianalisa agar menjadi kebijakan publik baru sebagai solusi selanjutnya.

"Setiap hari data itu saya yakin terus berubah. Orang saja ada yang mati dan lahir setiap harinya. Kalau menunggu waktu lama dan serentak saya rasa data tidak lagi akurat dan tentu biaya mahal. Dan itu efektif. Pak Jokowi bisa langsung mengambil kebijakan tanpa harus menunggu waktu lama, cukup mengkaji hasis sensus para RT," bebernya.

Menurut Dedi jika sensus melibatkan petugas RT biaya bisa cukup rendah. Biaya tertinggi hanya ada pada pengadaan alat bantu seperti laptop dan pulsa internet untuk mengupload data sensus.

"Kita masih ingat dulu jaman Pak Soeharto harga cabai saja diupdate sehari dua kali. Ini semua saya rasa mudah jika semua sudah terintegrasi. Selama ini kan data-data melakukan survei sendiri mulai dari Pemkab, Pemprov, BPS, sampai BKKBN. Menurut saya itu malah mahal," katanya.

Dia meyakini hal tersebut bisa terwujud asal semua pihak mau bersatu seluruh komponen yang berkaitan dengan survei mengintegrasikan sistem data menjadi satu agar bisa melahirkan kebijakan publik sebagai solusi baru dan data bisa ditampilkan menjadi konsumsi publik.

Sementara itu Kepala BPS Jabar, Bahdi Rusmana, mendukung usulan dari Bupati Dedi. "Itu sangat memungkinkan terintegrasi oleh para Ketua RT. Tapi mungkin nantinya tidak seminggu sekali tapi sebulan sekali data itu diupdate," tukas Bahdi. (trw/trw)