Ahok Soal Simpang Susun Semanggi: Itu Ada Kajiannya

Jakarta - Sebagian anggota DPRD mempertanyakan proyek simpang susun (flyover bundaran) Semanggi yang dananya bersumber dari Kompensasi Lantai Bangunan (KLB) pihak swasta yang bernilai ratusan miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa simpang itu bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Pembangunan ini juga ada kajiannya.

"Itu ada kajiannya dan kalau itu (simpang susun Semanggi) dibuat sebenarnya kami bisa melebarkan. MRT akan jadi 2018, Asean Games akan 2018, kita mau lebarin trotoar supaya jalurnya sama," kata Ahok usai menghadiri rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Ahok menyebut proyek yang semula rencana pemerintah pusat ini dan akan direalisasikan pihak Pemprov DKI Jakarta. "Karena pusat tidak pernah realisasikan, lalu saya minta kami ambil itu untuk kami realisasikan," ujar Ahok.

"Kalau jalurnya jalannya sama, kemudian menyempit di Semanggi, macet enggak? Makanya di situ ada kajian, kita harus buat simpang susun layang seperti itu," imbuh dia.

Maket simpang susun Semanggi

Ahok menyebut adanya CSR dari pihak-pihak tertentu tidak menjadi masalah. Menurut dia, belum ada aturan yang melarang pihak di luar pemprov memberi bantuan berupa CSR dalam pembangunan.  "CSR enggak masalah, orang mau kasih CSR ya kasih saja kan tinggal dicatat asetnya nanti oleh BPKAD," ujar Ahok.

Proyek pembangunan simpang susun Semanggi ini memiliki panjang 796 m (ramp 1), dan 826 m (ramp-2), lebar jalan 8 meter 2 lajur, proyek ini nilainya mencapai Rp 345,067 miliar. Jalan layang itu akan memiliki bentang 80 meter dan pertama di Indonesia. Pembangunan  akan berlangsung selama 540 hari kalender kerja dan diharapkan dapat mulai beroperasi pada 17 Agustus 2017.

Jembatan Semanggi saat ini

"Pengaruhnya besar sekali. Mengurangi kemacetan 30 persen dapat itu. Jadi minimal orang dari Bandara tidak stuck lagi sampai Grogol. Dulu kan muternya kecil dan menyempit, jadi betul-betul lalu lintas kan alirannya sama, jadi ini kita buat lagi tidak lagi ada yang kena antar kepentingan belok itu," jelas Ahok saat berpidato dalam upacara peletakan batu pertama proyek tersebut pada 8 April 2016.

Beberapa anggota DPRD mengkritisi pembangunan simpang susun itu. Mereka berpikiran akan lebih baik dana kompensasi KLB itu digunakan untuk kepentingan mass rapid transport dan  rumah sakit daripada untuk jalan bagi orang bermobil. (aan/nrl)