Hati-hati! Ada Oknum Mengaku Panitia HUT DKI ke-489 Minta Sponsor

Jakarta - HUT DKI Jakarta diperingati setiap tanggal 22 Juni. Berbagai acara dan kegiatan diselenggarakan Pemprov DKI untuk memperingatinya.

Sehubungan dengan banyaknya agenda peringatan, Pemprov DKI pun mengimbau kepada warga Ibu Kota untuk senantiasa berhati-hati terhadap penipuan berkedok perayaan HUT DKI Jakarta ke-489. Hal ini menyusul ditemukannya proposal permintaan sponsor HUT DKI Jakarta yang mengatasnamakan Pemprov DKI.

"Semua anggaran HUT DKI menggunakan APBD DKI. Kami tidak ada kepentingan apapun dengan yang bersangkutan," ujar Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakata Agustino Dharmawan melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (28/4/2016).

Agustino menegaskan, pihaknya tidak pernah menyebar proposal kepada perusahaan swasta, BUMD dan BUMN untuk kepentingan HUT DKI Jakarta. Pria yang juga menjadi Sekretaris Panitia HUT DKI ke-489 ini mencontohkan salah satu proposal yang mengatasnamakan Pemprov dikirim ke PT Aditoya Multi Guna.

Pengirim proposal ini mengatasnamakan Sugeng Suwadi yang merupakan pelaksana publikasi peringatan HUT DKI Jakarta ke-489. Proposal tersebut berisi satu surat dengan brosur mengenai sponsor yang bisa diberikan.

Surat tersebut tertanggal 6 Januari 2016 dengan Nomor 036/HUT-489/JKT/I/2016. Untuk membuatnya lebih meyakinkan, pihak perusahaan juga menggunakan logo Pemprov DKI Jakarta di pojok kiri atas dan konsorsium Kota Jakarta di pojok kanan atas. Selain itu, tercantum pula tembusan ke Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Asisten Pemerintahan, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Pelayanan Pajak serta Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

"Dari surat tertulis akan diadakan kegiatan pemasangan media publikasi luar ruang dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, balon udara, prisma board, baliho dan giant banner. Tempat yang akan dipasang di jalan protokol, taman kota dan tempat-tempat strategis di wilayah kotamadya DKI Jakarta," terangnya.

Dalam surat yang sama, lanjut Agustino, oknum juga mengimbau kepada pimpinan perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah untuk dapat berpartisipasi aktif. Beberapa paket sponsor yang ditawarkan juga bervariasi mulai dari Rp 8 juta hingga Rp 50 juta.

Meski pihaknya telah mendapati bukti proposal penipuan tersebut, namun Agustino belum menentukan langkah apa yang akan dilakukan terhadap mereka karena masih menunggu arahan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

"Sementara ini kami publikasikan terlebih dulu. Untuk tindakan selanjutnya masih menunggu arahan. Tapi kami tidak bertanggung jawab dengan adanya proposal tersebut," tutup Agustino. (aws/bag)