Jokowi: Kalau Dulu e-KTP Benar, Saya Kira Bisa Dipakai untuk Apapun

Jakarta - Presiden Joko Widodo serius membenahi masalah-masalah dalam pelayanan publik. Presiden Jokowi berharap e-KTP sebagai identitas kependudukan, benar-benar menjadi sistem kependudukan yang terintegrasi.

"Saya harapkan sistem data informasi identifikasi kependudukan juga harus sudah tunggal, terintegrasi dan bisa dipakai untuk kebutuhan dan diakses secara online," ucap Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Hadir Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menristek Dikti Nasir, Mendes Marwan Jafar, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, MenPAN RB Yuddy Chrisnandy dan lainnya.

Menurut Jokowi, dengan sistem data kependudukan yang terintegrasi maka tidak diperlukan lagi nantinya banyak waktu dalam pelayanan. Misal data di KTP tentu sinkron dengan data untuk SIM dan identitas lain.

"Saya kira ngurus satu itu cukup. Kalau dulu e-KTP ini benar, saya kira sebetulnya bisa dipakai untuk apapun. Ini yang harus segera dibenarkan," kata Jokowi.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo merilis jumlah perekaman data penduduk sudah sampai 158.156.483, jumlah pencetakan e-KTP berdasarkan NIK sudah 153.651.768 dan jumlah pencetakan berdasarkan blangko 163.380.200.

"Dari jumlah penduduk 250 juta yang wajib e-KTP itu,182 juta sekian karena usia dewasa. Dari 182 juta yang wajib, yang baru terekam datanya 158 juta. Dari 158 juta yang terekam data penduduknya, baru 153 juta yang miliki e-KTP," ucap Tjahjo. (bal/rvk)