"Wilayah pesisir Bengkalis sepanjang 60 km mengalami abrasi parah. Ada berbagai data terkait hal itu, salah satunya memperkirakan kecepatan abrasi hingga 25 meter per tahun," ujar Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Wijayanto Samirin, Rabu (27//2016).
Foto: Wijayanto Samirin |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rusaknya kawasan mangrove mempengaruhi hasil tangkapan ikan para nelayan tradisional. Hilangnya kebun akibat termakan abrasi mempersulit ekonomi para petani. Selain itu, posisi Bengkalis sebagai pulau terluar menyebabkan abrasi menggeser garis batas kita di selat Malaka dan kawasan ZEE kita pun menyempit," papar Wijayanto yang datang ke lokasi pada Selasa (26/4).
Menurutnya, Pemda Kabupaten Bengkalis dan Pemprov Riau sudah melakukan berbagai upaya di antaranya membangun penahan gelombang. Namun upaya tersebut dianggap belum efektif.
"Mengingat skala permasalahan yang besar dan jenis tanah gambut lunak yang mudah hancur, upaya tersebut belum menghasilkan dampak seperti yang diharapkan, proses abrasi pun terus terjadi," imbuh dia.
Foto: Wijayanto Samirin |
Wijayanto menyarankan agar dilakukan studi untuk mengkaji desain penahan gelombang yang tepat termasuk upaya lainnya. Pemerintah pusat juga bisa dilibatkan untuk membantu persoalan ini.
"Ada beberapa contoh sukses program dan desain konstruksi penahan abrasi di pantura Jawa, yang bisa dijadikan referensi. Terkait pendanaan, karena ini juga menyangkut national interest, maka sharing resources antar Pemda dan pemerintah pusat rasanya perlu dilakukan," sebut dia.
Foto: Wijayanto Samirin |












































Foto: Wijayanto Samirin
Foto: Wijayanto Samirin
Foto: Wijayanto Samirin