"Saya ikut lega akhirnya SK diteken oleh Menkum HAM dan saya memberi apresiasi kepada Doktor Laoly Menkum HAM, akhirnya bisa meneken kepengurusan dengan semangat rekonsiliatif dan berkeadilan. Dengan adanya SK ini agar seluruh lampirannya yang mengikat ini adalah payung hukum yang kuat bagi Golkar untuk menyelenggarakan Munaslub pada akhir Mei," kata Priyo kepada wartawan, Rabu (27/4/2016).
SK tersebut seolah meresmikan pengurus 'Golkar rekonsiliasi' sebagai penyelenggara Munaslub. Sehingga kini Munaslub Golkar punya panduan yang semakin jelas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Wakil Ketua DPR ini lantas mengapresiasi kesediaan Presiden Jokowi hadir membuka Munaslub Golkar pada 23 Mei mendatang.
"Itu artinya bahwa ada sisi positif, kepala negara juga memberikan perhatian yang penuh untuk Munas rekonsiliatif dan itu diperlukan di tengah Munas pada 23 Mei mendatang," kata Waketum ICMI ini.
(van/nrl)











































