Menkum HAM Terbitkan SK Kepengurusan untuk PPP Hasil Muktamar Islah

Jakarta - Menkum HAM Yasonna Laoly mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. SK tersebut disahkan untuk kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, tanggal 10 April lalu.

"Saya sudah menerbitkan PermenkumHAM dengan nomor M.HH-06.AH.11.01 tahun 2016 tentang dewan pengurus pusat PPP periode 2016-2021, hasil muktamar Pondok Gede," ujar Yasonna dalam jumpa pers di gedung Imigrasi Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (27/4/2016).

Dalam pengesahan ini, Romahurmuziy ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Arsul Sani sebagai Sekretaris Jenderal. Yasonna mengatakan bahwa dengan pengesahan muktamar Pondok Gede, hasil muktamar Bandung dinyatakan sudah tak berlaku lagi.

"Kami berharap dengan kepengurusan ini sudah sangat akomodatif dan melebar saking banyaknya jumlah (pengurus) yang ada. Prosentasenya terakomodasi dengan baik, kecuali beberapa pihak yang tidak bersedia dilibatkan dalam kepengurusan ini," kata Yasonna.

Dalam jumpa pers ini, Arsul Sani bersama beberapa orang pengurus juga ikut hadir. Di antaranya Amir Iskara, Lenny Marlinawati, dan Fernita.

"Setelah ini PPP akan menyusun langkah-langkah bersama pemerintah, baik di DPR dan parpol di DPP untuk memberikan kontribusi bagi bangsa," kata Arsul.

Setelah memberikan keterangan, Yasonna langsung menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Arsul. (rii/tor)