"Itu menjadi syaratan di AD/ART, kan ada komite verifikasi, komite etik," ungkap Ketua OC Munaslub Golkar Zainudin Amali di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rrabu (27/4/2016).
Komite verifikasi dan komite etik ini lah akan memutuskan siapa saja yang bisa menjadi caketum dan mengikuti munaslub. Zainudin meminta bagi yang tidak memenuhi kriteria, untuk legowo jika tidak bisa menjadi caketum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Termasuk juga persyaratan lainnya seperti harus aktif di organisasi Golkar selama 10 tahun. Lalu di pengurusan. Itu akan diputuskan oleh Komite Etik yang dipimpin oleh Fadel Muhammad dan Komite Verifikasi Ibnu Munzir.
Tolak ukur soal PDLT ini juga ada di dua komite tersebut. Lalu bagaimana dengan caketum yang pernah memiliki masalah hukum? Seperti diketahui caketum Setya Novanto pernah bermasalah di MKD DPR dan Kejagung dalam kasus Papa Minta Saham.
"Itu kompetensinya komite verifikasi, dan komite etik. Siapa yang bisa jadi caketum . Siapa yang bisa jadi peserta," jawab Amali.
Sebelumnya Bambang Soesatyo menekankan pentingnya PDLT bagi caketum yang akan maju dalam munaslub. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menyebut sebenarnya mudah dalam menentukan tolok ukur 'tak tercela' terkait PDLT ini.
"Bisa dengan ketetapan hukum atau opini publik. Syarat PDLT itu penting dan sangat mendasar dibandingkan syarat lain yang ditambah-tambahkan panitia seperti LHKPN, bukti setor pajak (SPT), setoran sumbangan wajib yang jumlahnya fantastis itu," ujar Bamsoet, Rabu (27/4).
(ear/tor)











































